Bayar Mahal melalui Stimulus Fiskal: Indonesia dan Dunia

Rab, 17 Jun 2020

Oleh: Apri Prayoga Arrfah, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian global berada pada situasi yang penuh ketidakpastian. Mendorong dunia menuju jurang resesi yang dalam. Institusi keuangan internasional pun ramai-ramai memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini ke arah kontraksi. Di antaranya IMF, ADB, dan EIU yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi global masing-masing -3,0%, 2,5%, dan -2,2%.

Di tengah situasi tersebut, dunia pun seolah kompak berlayar mengarungi samudera yang sama. Menghadapi badai pandemi yang entah kapan akan berhenti. Masing-masing negara meracik strategi sedemikian rupa demi sebuah misi mulia: menyelamatkan manusia sekaligus perekonomian negaranya.

Hingga akhir Mei 2020, sebanyak 193 negara setidaknya telah menggelontorkan stimulus fiskal sekitar USD 9 triliun (Rp127 ribu triliun) atau setara 10% PDB global. Sebuah harga yang harus dibayar mahal untuk menangani dan memitigasi dampak pandemi. Lalu, bagaimana pemerintah di berbagai negara mengalokasikan dukungan fiskal tersebut dan bagaimana pula stimulus yang diberikan pemerintah Indonesia?

Tiongkok

Sebagai sumber awal penyebaran wabah, Tiongkok menghadapi guncangan ekonomi yang cukup parah. Pada kuartal I-2020 saja pertumbuhan ekonominya mencatatkan nilai -6,8%. Level terendahnya dalam satu dekade terakhir.

Pemerintah Tiongkok pun melakukan respons fiskal yang cukup agresif. Stimulus senilai RMB 3,6 triliun (Rp7.122 triliun) atau setara 3,5% GDP digelontorkan untuk mendongkrak ekonomi Negeri Tirai Bambu. Langkah-langkah utama yang dilakukan meliputi tambahan anggaran untuk pengendalian pandemi, percepatan pencairan asuransi pengangguran dan perluasan kepada pekerja migran, serta tax relief dan penghapusan kontribusi jaminan sosial. Khusus di bidang perpajakan, pemerintah Tiongkok telah meluncurkan 20 bentuk insentif, termasuk pemotongan PPN, pajak konsumsi, PPh badan, dan PPh perorangan.

Amerika Serikat

Setali tiga uang dengan Tiongkok, ekonomi AS pun terkontraksi cukup dalam. Pada kuartal I-2020, ekonomi negeri Paman Sam tumbuh negatif 4,8%. Kebijakan extraordinary telah disiapkan pemerintah federal melalui paket stimulus penanganan pandemi dalam CARES (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) Act yang disahkan Kongres AS pada 27 Maret 2020.

Stimulus senilai USD 2,3 triliun atau Rp32 ribu triliun itu pun menjadi paket stimulus terbesar sepanjang sejarah AS. Jika dihitung terhadap GDP, maka nilainya sekitar 11%. Adapun stimulus diarahkan pada tiga fokus utama yakni securing emergency relief, supporting families, dan bolstering the economy. Di antara kebijakan pajak yang populer adalah insentif berupa tax rebates. Ditujukan bagi individu yang berpenghasilan hingga USD75.000 akan menerima USD1.200, serta pasangan berpenghasilan hingga USD150.000 akan menerima USD2.400.

Singapura

Sebagai negara dengan dampak Covid-19 terparah di Asia Tenggara, Singapura mencatatkan pertumbuhan ekonomi -0,7% di Q1-2020. Bahkan, pemerintahnya memprediksi pertumbuhan tahun ini tidak mampu menyentuh angka positif, karena proyeksinya berada di range -7,0% hingga -4,0%.

Kebijakan yang diambil untuk menangani pandemi pun terbilang sangat ekspansif. Hingga akhir Mei 2020, pemerintah Singapura setidaknya telah mengumumkan empat paket stimulus dengan akumulasi total SGD 92,9 miliar (Rp933 T) atau setara 19,2% GDP. Kebijakan ini membawa implikasi pembengkakan defisit anggaran negaranya menjadi 15,4% terhadap GDP yang merupakan defisit terbesar sejak negara tersebut merdeka.

Malaysia

Pertumbuhan ekonomi Malaysia sebesar 0,7% pada kuartal pertama 2020 menandai tingkat pertumbuhan terendahnya sejak satu dasawarsa terakhir. Sejumlah program pun diimplementasikan demi meredam dampak kontraksi ekonomi yang semakin dalam.

Pemerintah Negeri Jiran menggelontorkan stimulus yang terbilang menjanjikan. Tiga paket stimulus ekonomi telah diumumkan senilai RM 280 miliar (Rp919 T) atau setara 17% GDP untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memastikan Usaha Kecil dan Menengah dapat terus beroperasi selama masa pandemi.

Salah satu kebijakan perpajakan yang disediakan pemerintah Malaysia adalah insentif pengurangan pajak kepada donatur yang memberikan sumbangan berupa uang tunai atau barang untuk menangani penularan wabah dan membantu masyarakat yang terkena dampaknya. Donasi tersebut hanya bisa ditujukan kepada “Tabung Covid-19” yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB-nya Malaysia, serta kepada institusi/organisasi yang disetujui berdasarkan UU Pajak Penghasilan negaranya.

Indonesia

Ekonomi Indonesia di kuartal I-2020 pun tak luput dari dampak pandemi. Tercatat pertumbuhannya hanya 2,97% atau terkontraksi 2,41% terhadap kuartal sebelumnya. Angka ini terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan dunia, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (3,8%). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa kasus penyebaran virus Corona pertama di Indonesia terjadi pada bulan Maret dan pembatasan aktivitas melalui PSBB baru efektif diterapkan di berbagai daerah mulai bulan April.

Respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi ditunjukkan melalui tiga paket stimulus yang sejauh ini telah dikeluarkan. Stimulus Jilid I senilai Rp8,5 triliun diberikan untuk penguatan ekonomi domestik melalui percepatan belanja dan kebijakan yang mendorong padat karya. Di samping itu juga diberikan stimulus belanja bantuan sosial serta insentif sektor pariwisata.

Selanjutnya, Stimulus Jilid II senilai Rp22,5 triliun dianggarkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non fiskal. Tak berhenti sampai di situ, melalui Stimulus Jilid III, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp405,1 triliun. Stimulus ditujukan untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas keuangan melalui Perpu No.1 Tahun 2020 yang kini telah disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020. Di antara alokasinya adalah untuk belanja bidang kesehatan, social safety net, dukungan dunia usaha, serta dukungan pembiayaan pemulihan ekonomi.

Melalui ketiga paket stimulus tersebut, sektor perpajakan mendapatkan perhatian yang cukup serius dilihat dari besarnya nilai tax expenditure. Setidaknya pemerintah telah menyediakan lima insentif perpajakan, yakni PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, serta Pengembalian Pendahuluan PPN. Di samping itu, diberikan pula beberapa relaksasi ketentuan pajak formil.
Secara akumulatif, paket stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia sejauh ini setara dengan 2,5% PDB. Sementara itu, rata-rata stimulus anggota G20 mencapai 6,1% PDB.

Ekspansif dan Extraordinary

Beragam formulasi stimulus fiskal yang disiapkan dunia berimplikasi pada upaya ‘pengorbanan’ yang luar biasa dengan harga yang harus dibayar mahal. Serangkaian fasilitas keringanan perpajakan di tengah kebutuhan belanja negara yang besar harus dikompromikan dengan defisit anggaran yang kian melebar. Kebijakan yang ekspansif sekaligus extraordinary tentu diharapkan dapat menghidupkan kembali ekonomi yang lumpuh akibat pembatasan aktivitas pergerakan manusia yang mendorong penurunan aggregate demand.

Bagi pemerintah Indonesia sendiri, situasi ini harus dijadikan momentum untuk memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat luas. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci agar eskalasi risiko pandemi dapat ditangani. Di samping itu, skenario kebijakan lanjutan perlu disiapkan dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang penuh kehati-hatian.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja


 

Referensi dan Sumber Data:

  • 579 kali dilihat