Bayang-Bayang PPN dalam Kehidupan Puan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtiyas, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Setiap orang senantiasa memiliki jiwa kompetitif dalam hidupnya, begitu juga perempuan. Kutipan “beauty is pain” sering muncul menyertai kehidupan perempuan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan standar kecantikan yang diinginkan.

Mulai dari cantik wajah, cantik tubuh, dan bentuk cantik lainnya diusahakan oleh perempuan dengan datang ke salon, klinik kecantikan, dan juga tempat olahraga.

“Cantik adalah proses ketika Anda menyadari bahwa cantik merupakan proses yang membuat Anda memperbaiki penampilan sehingga terlihat cantik. Orang yang mengetahui dirinya cantik adalah cantik yang sesungguhnya,” ujar Dian Sastro Wardoyo dalam sebuah acara.

Salah satu tempat yang dijadikan rujukan proses menuju kecantikan adalah klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam bentuk perawatan. Mulai dari facial wajah, pemberian serum, penyinaran, pemasangan behel gigi, pemasangan implan pada bagian tubuh tertentu hingga operasi-operasi kecil lainnya.

Tentu saja, biaya yang dikeluarkan oleh para puan ini tidaklah sedikit. Semakin rumit proses perawatan dan jaminan kualitas hasilnya maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan.

Sebagai contoh, dalam sekali konsultasi seseorang untuk pemasangan behel di Klinik A membutuhkan biaya Rp200 ribu, belum termasuk obat dan biaya tindakan. Saya pernah juga melihat paket penawaran kecantikan pada situs web perjalanan hingga lebih dari Rp50 juta.

Dari biaya-biaya tersebut dapat kita ketahui bahwa pasti masyarakat golongan menegah ke atas yang memanfaatkan jasa tersebut. Apakah layanan jasa tersebut dapat ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk membantu para rakyat? Tentu saja tidak.

Batasan mengenai layanan kesehatan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun layanan kesehatan dan penyakit yang tidak dijamin BPJS Kesehatan, antara lain:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan);
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika; 
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas atau kemandulan;
8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
9. Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat maupun alkohol;
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah;
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (contohnya korban begal, tawuran, dan lain sebagainya);
17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri;
20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan; dan
21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

Pengenaan PPN pada Jasa Kesehatan

Coba kita bandingkan batasan BPJS tersebut dengan batasan-batasan yang ada dalam ketentuan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jasa kesehatan medis tidak kena PPN, terdiri dari:

1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. jasa dokter hewan;
3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
4. jasa kebidanan dan dukun bayi;
5. jasa paramedis dan perawat;
6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7. jasa psikolog dan psikiater; dan
8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Melihat perbandingan di atas, dapat kita ketahui bahwa perawatan kecantikan yang dibungkus oleh jasa kesehatan mendapat pengecualian dari Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN. Padahal mayoritas pengguna perawatan kecantikan berbiaya mahal adalah masyarakat golongan menengah atas.

Hal ini yang menjadi timbulnya ketidakadilan dalam pengenaan PPN karena terjadi distorsi ekonomi di masyarakat dengan berbagai macam pengecualian dan fasilitas pengenaan PPN yang tidak efektif.

Oleh sebab itu, diperlukan skema multitarif dalam pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak seperti ini untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Yaitu pengenaan tarif untuk jasa kesehatan premium tersebut walau tidak setinggi tarif PPN pada umumnya.

Lewat langkah ini, kita berharap dapat saling bantu dalam membangun negara ini terlebih saat ini dalam keadaan pandemi Covid-19. Dengan gotong-royong dari segala lini kita dapat menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

Wahai, Puan. Jangan takut kena PPN ya.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.