Apakah Anda termasuk Penanggung Pajak?

Oleh: Fransiskus Xaverius Herry Setiawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tanggal 27 November 2020 lalu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (PMK 189/PMK.03/2020). Peraturan ini mencabut tiga ketentuan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati dalam PMK 189/PMK.03/2020 adalah mengenai Penanggung Pajak.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam praktiknya masih belum jelas siapa sebenarnya Penanggung Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah meninggal, harta warisan yang belum terbagi, anak yang belum dewasa atau yang masih dalam pengampuan orang lain. Demikian juga bagi Wajib Pajak Badan, siapa saja Penanggung Pajak dalam perseroan terbatas, bentuk usaha tetap, persekutuan komanditer, persekutuan perdata dan firma, koperasi, yayasan, kerja sama operasi (joint operation), termasuk satuan kerja instansi pemerintah. Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 memang menunjuk pihak-pihak tertentu, baik orang pribadi maupun badan, untuk menerima penyampaian Surat Paksa dari Jurusita Pajak. Namun demikian, dalam peraturan yang telah dicabut tersebut tidak secara tegas menyebut mereka sebagai Penanggung Pajak.

PMK 189/PMK.03/2020 secara tegas dan detail menunjuk siapa saja yang menjadi Penanggung Pajak. Pasal 5 PMK tersebut membedakan Penanggung Pajak menjadi dua, yaitu Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami istri digabungkan sebagai satu kesatuan maka istri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan juga menjadi penanggung pajak.

Bagaimana jika orang tersebut meninggal dunia? Siapa penanggung pajaknya? Jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum terbagi maka penanggung pajaknya adalah salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Penanggung pajak ini bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi. Jika harta warisan telah dibagi maka para ahli waris menjadi penanggung pajaknya. Mereka bertanggung jawab paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris.

Wali bagi anak yang belum dewasa dan pengampu juga menjadi penanggung pajak. Wali bagi anak yang belum dewasa dan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya atau sebesar jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya. Tetapi jika pejabat dapat membuktikan bahwa wali atau pengampu mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta maka wali atau pengampu tersebut bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak dari anak yang belum dewasa yang berada dalam perwalian atau orang yang berada dalam pengampuannya.

Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan adalah Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, termasuk pengurus dari Wajib Pajak Badan tersebut. Jika badan tersebut berbentuk perseroan terbatas maka yang dimaksud sebagai pengurus meliputi direksi, dewan komisaris, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, dan pemegang saham. Adapun yang termasuk sebagai direksi meliputi direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat, wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat, dan/atau direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan. Sementara yang dimaksud sebagai dewan komisaris meliputi komisaris utama atau presiden komisaris atau jabatan yang setingkat, wakil komisaris utama atau jabatan yang setingkat, dan/atau komisaris lainnya. Direksi, dewan komisaris, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pemegang saham yang menjadi penanggung pajak untuk perseroan terbatas terbuka meliputi pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek, pemegang saham lainnya selain pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham pengendali, yang atas sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di bursa efek, dan/atau pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung. Sedangkan untuk badan berbentuk perseroan terbatas tertutup, pemegang saham yang menjadi penanggung pajak meliputi seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas, dan/atau pemegang saham mayoritas tidak langsung dan/atau pemegang saham pengendali tidak langsung. Pemegang saham ini bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham terhadap utang pajak Wajib Pajak Badannya.

Untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk bentuk usaha tetap, pengurus yang menjadi penanggung pajak meliputi kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bentuk usaha tetap. Selain itu pemilik modal dan perusahaan induk dari bentuk usaha tetap juga menjadi penanggung pajak dari bentuk usaha tetapnya di Indonesia. Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada bentuk usaha tetap, dan perusahaan induk bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sementara pemilik modal bertanggung jawab secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal.

Sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer, dan sekutu komanditer/sekutu pasif menjadi penanggung pajak pada persekutuan komanditer. Sekutu komplementer/sekutu aktif/sekutu pengurus dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan komanditer bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sementara sekutu komanditer/sekutu pasif bertanggung jawab secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal.

Bagaimana dengan persekutuan perdata dan persekutuan firma, koperasi, dan joint operation? Untuk persekutuan perdata dan firma penanggung pajaknya adalah para sekutu, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada persekutuan perdata dan  firma. Sementara pengurus, pengawas, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada koperasi menjadi penanggung pajak koperasi.

Untuk yayasan penanggung pajaknya adalah ketua yayasan atau jabatan yang setingkat, sekretaris, bendahara, pembina, pengawas, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada yayasan. Sedangkan penanggung pajak untuk joint operation adalah pimpinan atau jabatan yang setingkat, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada joint operation, dan/atau pemilik modal. Masing-masing pengurus bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak sedangkan pemilik modal bertanggung jawab secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal.

Penanggung pajak untuk Wajib Pajak Badan lainnya meliputi pimpinan atau jabatan yang setingkat, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan, dan/atau pemilik modal. Sedangkan penanggung pajak untuk satuan kerja instansi pemerintah, meliputi bendahara yang bersangkutan, pimpinan satuan kerja, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam satuan kerja.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.