5 Inovasi DJP di Masa Pandemi

Oleh : Annisa' Nurhayati, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai inovasi guna mewujudkan kemudahan pelayanan perpajakan. Berikut ini beberapa inovasi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

1. Aplikasi M-Pajak

Pada tanggal 4 Juni 2021, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi bernama M-Pajak.  Aplikasi M-Pajak merupakan portal situs www.pajak.go.id berbasis aplikasi mobile. Aplikasi ini sudah memuat beberapa fitur, diantaranya Pembuatan Kode Billing, Profil Wajib Pajak dan NPWP Elektronik, Peraturan Perpajakan, dan Tenggat Pajak. Melalui aplikasi ini wajib pajak juga dapat mengetahui Lokasi Kantor Pajak terdekat, Kelas Pajak, Lokasi Pojok Pajak, serta Payment Point terdekat. Dengan aplikasi M-Pajak, wajib pajak akan mendapatkan layanan yang lebih personal, mudah, dan cepat.

2. Menambah ragam layanan yang bisa dilayani melalui saluran telepon Kring Pajak 1500200 atau Live Chat di www.pajak.go.id

Untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperluas layanan yang dapat dilakukan tanpa tatap muka. Saat ini, beberapa layanan yang dapat dilakukan melalui saluran Kring Pajak dan Live Chat www.pajak.go.id diantaranya adalah layanan Konsultasi Perpajakan, Aktivasi dan Permintaan Kembali EFIN, Perubahan Data Wajib Pajak, dan Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Orang Pribadi.

3. Menambah fitur layanan di salah satu aplikasi andalan Direktorat Jenderal Pajak

DJP Online adalah salah satu aplikasi pajak online yang memuat berbagai fitur layanan perpajakan. Layanan yang tersedia di DJP Online meliputi Profil Wajib Pajak, Pembuatan Billing Perpajakan secara online, Pelaporan SPT Masa dan Tahunan secara online, dan jenis layanan perpajakan lain yang disediakan DJP dalam bentuk elektronik.

4. Media sosial yang up to date dan informatif

Untuk menginformasikan beberapa peraturan dan kebijakan terbaru perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai saluran media sosial resmi yang tanggap serta informatif di antaranya Instagram, Facebook dan Twitter. Selain itu masing-masing Kantor Pelayanan Pajak juga memiliki akun media sosial resmi, sehingga dapat memperluas jangkauan informasi yang dapat disampaikan.

5. Melakukan pembaruan unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak

Perubahan unit kerja di DJP berlaku mulai 24 Mei 2021. Perubahan tersebut meliputi penggabungan, perubahan nama unit, pembentukan kantor pajak baru, dan penutupan kantor pajak. Pengelompokan wilayah administrasi kantor pajak baru baik Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya adalah berdasarkan domisili Wajib Pajak. Perubahan unit kerja ini dilakukan demi mewujudkan cakupan pelayanan yang lebih efektif untuk kenyamanan Wajib Pajak.

Itulah inovasi-inovasi pelayanan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai bentuk perwujudan dari Nilai Pelayanan dan Kesempurnaan dalam Nilai-nilai Kementerian Keuangan, tentunya DJP akan terus melakukan berbagai perbaikan serta inovasi kearah yang lebih baik.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.