PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
Peraturan Pemerintah | | Dicabut | Detail
PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 539/KMK.01/1995
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
BANTUAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA DALAM BENTUK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ("BUILT OPERATE AND TRANSFER")
Keputusan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Keputusan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | Detail
BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Keputusan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail