2000-Semua PPh
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan dan Sudah dicabut | DetailRALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-667/PJ./2001 TANGGAL 29 OKTOBER 2001 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
Peraturan Pemerintah |
| Aktif | DetailPENETAPAN JENIS, KODE, WARNA, BENTUK/UKURAN DAN BUKU REGISTER SARANA PAJAK PENGHASILAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailBENTUK, JENIS, WARNA, FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1984
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERBAIKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DIDALAM SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailNILAI PENDAPATAN BERUPA PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA DALAM TAHUN 1984, BERKENAAN PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1944
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | Detail