BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai | | Aktif | Detail
TOKO BEBAS BEA
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012 TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
UJI COBA PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK BARU MELALUI PROGRAM TRIPLE ONE
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
Peraturan Menteri Keuangan | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENANDATANGANI SURAT/SURAT KEPUTUSAN
Keputusan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PENAMBAHAN WILAYAH KERJA DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
YANG DIOLAH PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DALAM
RANGKA UJI COBA PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT
PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail