PPN - Pajak Pertambahan Nilai
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
Peraturan Menteri Keuangan |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG
SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ ATAU PENYERAHAN ALAT
ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK
SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN
KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailSEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ ATAU PENYERAHAN ALAT
ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK
SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN
KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | Detail