PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PEDOMAN AKUTANSI PIUTANG PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
Peraturan Menteri Keuangan | | Aktif | Detail
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
Peraturan Dirjen Pajak | | Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | Detail
PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2008 TENTANG SPT PPH BADAN DAN SPT TAHUNAN PPH WPOP BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
Peraturan Dirjen Pajak | | Aktif | Detail
PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
Peraturan Pemerintah | | Aktif | Detail
PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
Peraturan Dirjen Pajak | | Dicabut | Detail
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI TERTENTU
Peraturan Menteri Keuangan | | Dicabut | Detail