KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailTATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2025
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailKEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN TERHADAP KEGIATAN PENERBITAN DAN/ATAU
PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH