KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 488/KMK.010/2021 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Keputusan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailBADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA SERTA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN PAJAK 2025 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN MENGENAI KONTRAK ASURANSI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI DALAM RANGKA DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailKEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2025
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | Detail