Sleman, 2 Juli 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan kegiatan Press Conference APBN Kita untuk Regional DIY sampai dengan 31 Mei 2024 secara luring, bertempat di Lobi Utama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, Jalan Laksda Adisucipto, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Selasa, 2/7).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DIY sekaligus Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta memimpin kegiatan Press Conference. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono. Beliau memberikan sambutan sekaligus menyampaikan paparan singkat tentang APBN di tingkat nasional. Sedangkan untuk paparan APBN Regional DIY disampaikan oleh Agung Yulianta.
Peran APBN sampai dengan 31 Mei 2024 tetap tangguh sebagai shock absorber (peredam kejut) dan terus menunjukkan kinerja positif terhadap perekonomian di Provinsi DIY. Realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp9,38 triliun dan tumbuh 11,29% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 18,95%, terutama pada Belanja Barang. Kenaikan signifikan Belanja Barang tersebut dipengaruhi oleh kontribusi kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes yang mencapai Rp357,57 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4,38 triliun (28,94% dari pagu belanja) atau tumbuh 18,95%. Realisasi ini didorong oleh kinerja belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang keseluruhannya mencatatkan pertumbuhan. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,07 triliun (43,07% dari pagu belanja) yang tumbuh solid hingga 13,99%. Realisasi Belanja Barang mencapai Rp1,69 triliun (30,83% dari pagu belanja) yang juga mengalami kenaikan 25,47% yoy. Belanja Modal turut berkontribusi dengan peningkatan 19,52% yoy dan realisasi yang mencapai Rp612,44 miliar (12,65% dari pagu belanja). Demikian juga belanja bantuan sosial yang berupa pemberian beasiswa melalui KIP Mahasiswa yang tumbuh 12,99% dengan realisasi Rp10,51 miliar (57,95% dari pagu belanja).
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga turut mendukung kinerja APBN di DIY. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-DD) tumbuh sebesar 5,35% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Secara nominal realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa adalah sebesar Rp5,005 triliun (47,62%) dari alokasi. Pertumbuhan tertinggi komponen TKD-DD terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 10,10% yang ditopang oleh adanya penggajian formasi PPPK, kenaikan realisasi salur pada bidang pekerjaan umum dan bidang kesehatan serta kenaikan realisasi salur DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
Kinerja Pendapatan Negara di DIY mencapai Rp4,11 triliun atau tumbuh 21,57%. Ini ditopang oleh seluruh komponen pendapatan baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak yang mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan Perpajakan mengalami pertumbuhan 20,17% dan dipengaruhi oleh pertumbuhan PPh dari sektor jasa keuangan, kenaikan PPh 29 Orang Pribadi, naiknya pajak periklanan, pembangunan kontruksi, dan impor logam untuk konstruksi.
Penerimaan Bea dan Cukai mengalami pertumbuhan 39,62% secara akumulatif melanjutkan tren positif baik pabean maupun cukai. Kinerja penerimaan Pabean masih menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,18 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh Bea Masuk dari Tempat Penimbunan Berikat. Penerimaan PNBP tumbuh 25,61% dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan BLU yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Pendidikan.
APBN 2024 juga memberikan support fiskal di wilayah DIY melalui Belanja Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemilu. Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp 673,61 miliar (12,6% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 35,42%. Capaian ini antara lain untuk preservasi jembatan sepanjang 56,73 meter, dukungan penanganan jembatan daerah sepanjang 40 meter, rumah susun asrama pendidikan keagamaan dengan progres 46,66%. Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun, yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp172,69 miliar (10,24% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 34,57%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di tiga kabupaten/kota, pengadaan 25 unit alat kesehatan program JKN, dan pelatihan bidang kesehatan untuk 611 nakes.
Alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp724,03 miliar (27,6% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 38,23%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 17.655 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada 3 lembaga. Sementara itu, alokasi untuk Pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Mei 2024 terealisasi Rp303,41 miliar (86,22% dari pagu) dengan rata-rata progress penyelesaian 56,15%. Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 10 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan Pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan Pemilu.
Demikian juga alokasi belanja kementerian/lembaga lingkup DIY tahun 2024 turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mengusung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Total alokasi untuk pengendalian inflasi di DIY tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp3,6 triliun dengan realisasi Rp248,76 miliar dengan rata-rata penyelesaian output 26,02%. Capaian ini untuk memberikan intervensi terhadap: (1) keterjangkauan harga antara lain untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana Sumber Daya Air (SDA) serta penanggulangan darurat akibat bencana, (2) ketersediaan pasokan dengan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi sepanjang 74,85 km, (3) kelancaran distribusi antara lain untuk dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas sepanjang 0,01 km. dan (4) komunikasi efektif untuk laporan publikasi statistik harga.
Alokasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 354,72 miliar telah terealisasi seumlah Rp84,4 miliar dan rata-rata penyelesaian 26,88%. Capaian ini untuk merealisasikan bantuan bidang perumahan untuk PSU, penanganan akses reformasi agraria bagi 127 kepala keluarga serta pengembangan usaha perhutanan sosial seluas 256 hektare. Belanja untuk peningkatan investasi memiliki total pagu sebesar Rp900,95 juta dan telah terealisasi Rp36,69 juta dengan progres penyelesaian 26,88%. Capaian ini antara lain untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah dan pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi. Sementara itu, alokasi untuk penurunan prevalensi stunting terdapat sejumlah Rp23,34 miliar dengan realisasi sebesar Rp3,9 miliar dengan rata-rata penyelesaian 32,95%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) seluas 4 hektare, pelatihan bidang kesehatan kepada 5556 orang serta fasilitasi dan pembinaan kepada 32 keluarga dan 60 kelompok.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp2,34 triliun yang telah diterima oleh 42.032 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir Mei 2024, di mana jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 penyaluran KUR di Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp724,84 miliar kepada 11.550 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp654,93 miliar kepada 11.617 debitur.
Sedangkan berdasarkan sektor, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan Mei 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp902,7 miliar atau 38,58 persen dari total penyaluran KUR di DIY. Disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp495,07 miliar atau 21,16 persen. Dukungan pemerintah melalui pembiayaan UMi sampai dengan 31 Mei 2024 telah terealisasi sebesar Rp12,06 miliar untuk 2.868 debitur. Berdasarkan wilayah kota/kabupaten di DIY, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul yang tersalur Rp4,78 miliar kepada 1.087 debitur.
Sehubungan dengan pembayaran gaji ke-13, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan gaji ke-13 sejak awal Juni 2024. Di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanwil DJPb DIY telah melaksanakan pencairan gaji ke-13 sebesar Rp521,2 miliar dengan 92.962 penerima. Rinciannya, realisasi penyaluran gaji ke-13 pada kementerian/lembaga (K/L) melalui KPPN wilayah DIY sebesar Rp274,3 miliar dengan 43.468 penerima pada 163 satuan kerja (satker). Sedangkan realisasi penyaluran gaji ke-13 di pemerintah daerah lingkup DIY sebesar Rp246,9 miliar dengan 49.224 penerima yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan telah disalurkan ke masing-masing pemda.
Penerima gaji ke-13 yaitu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Aparatur negara terdiri atas PNS dan CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Penyaluran Gaji Ke-13 ini memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang mampu menjaga tingkat pertumbuhan masyarakat, terutama pada perayaan Iduladha 1445 Hijriah yang berlangsung pada 17 Juni 2024. Sebagai bagian dari masyarakat, para penerima turut membelanjakan gaji ke-13 tersebut ke pusat-pusat perbelanjaan. Dengan kata lain, gaji ke-13 berperan mengakselerasi roda perekonomian di tingkat nasional hingga regional.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
#PajakKuatAPBNSehat
***
Narahubung Media: ___________________________________________________________________________
Ramos Irawadi
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kanwil Ditjen Pajak DIY
0274-4333951
P2humas.yogyakarta@pajak.go.id
- 12 kali dilihat