Jakarta, 25 Maret 2024 –Alco Regional Jakarta kembali mengadakan press conference pada hari Senin, 25 Maret 2024 pada pukul 13.00-14.45. Press Confrence dilaksanakan melalui media daring yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta berserta pejabat instansi vertikal, para pejabat Forkopimda DKI Jakarta, para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di regional DKI Jakarta, perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, OJK, para ahli dari pemda provinsi DKI Jakarta dan akademisi dari UI, UIN, UNJ, STAN dan STIS. Acara dipandu oleh Jamaluddin Ambo Dai selaku moderator.
Kondisi perekonomian regional Jakarta bulan Februari 2024 sebagaimana disampaikan oleh Mei Ling, Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta stabil dan baik. Indeks Keyakinan Konsumen yang meningkat dan inflasi yang terkendali memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi Jakarta.
Tingginya optimisme konsumen di Jakarta tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada Februari 2024. Ini menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi dan prospek konsumsi di masa depan. Inflasi DKI Jakarta Februari 2024 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya serta masih berada dalam rentang target sasaran.
Kondisi inflasi di DKI Jakarta
- Inflasi DKI Jakarta Februari 2024 sebesar 2,12% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,28%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,65%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,99%; kelompok kesehatan sebesar 1,51%; kelompok transportasi sebesar 1,32%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,90%; kelompok pendidikan sebesar 1,61%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,15%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,26%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,20%.
- Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Februari 2024 sebesar 0,45% dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Februari 2024 sebesar 0,26%.
Kinerja APBN Regional
Kinerja APBN Regional sampai dengan Februari 2024 disampaikan sebagai berikut :
Pendapatan sebesar Rp249,56 T mengalami pertumbuhan sebesar 1,26% (yoy) dengan Belanja sebesar Rp184,07 T tumbuh signifikan yaitu 25.48% (yoy) atau 9% dari pagu.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp62,47 T atau 9,94% dari pagu, naik 55,32% (yoy). Realisasi Belanja K/L utamanya digunakan untuk:
- pembayaran Bantuan Operasional dalam bentuk uang pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Madrasah
- pembayaran Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan dan Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang pada kegiatan pembiayaan JKN/KIS
Belanja K/L mengalami normalisasi setelah mengalami puncak realisasi Belanja K/L pada tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya.Belanja K/L terus didorong untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian global dan risiko kenaikan harga pangan (supply chain). Dari keseluruhan pagu alokasi belanja K/L terdapat porsi sebesar 5% yang menjadi target kebijakan automatic adjustment atau penyesuaian mandiri untuk merespon dinamika global.
Belanja Non K/L sebesar Rp120,66T atau 8,64% dari pagu, naik 13,46% (yoy). Belanja ini berupa Realisasi Belanja BUN utamanya digunakan untuk Belanja Subsidi Elpiji pada Kegiatan Pengelolaan Subsidi Energi.
Belanja TKD Rp932,92M atau 4,70% dari pagu, naik 613,27% (yoy). Realisasi Belanja TKD sampai Februari tahun 2024 utamanya digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Peningkatan realisasi TKD Tahun 2024 (dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya) utamanya disebabkan terdapat realisasi DAK Non Fisik yang cukup besar yang digunakan untuk penyaluran Dana BOS Pendidikan. Percepatan penyaluran BOS Pendidikan dikarenakan adanya kebijakan relaksasi ketentuan syarat penyaluran Dana BOSP Tahap I dan memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan di tahap II.
Realisasi penerimaan perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan regional DKI Jakarta disampaikan oleh Yari Yuhari Prasetya dari Kanwil DJP Jakarta Khusus. Yari menyampaikan bahwa sampai dengan Februari 2024, Penerimaan Pajak mencapai Rp179,85 T. Penerimaan Pajak termoderasi sebesar 12,12%. Untuk jenis PPh Non Migas, realisasi sebesar Rp98.1 T naik sebesar 1,40% (yoy). Tumbuh positif disebabkan oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan.
Jenis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhasil realisasi sebesar Rp70,19 T atau turun sebesar 23,09% (yoy). Mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan nilai impor dan kegiatan Wajib Pajak pada sektor industry pengolahan dan perdagangan
Untuk jenis pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam (PPh Migas), realisasi sebesar Rp11,17 T, mengalami penurunan sebesar 11,28% (yoy). Penurunan disebabkan oleh moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam.
Jenis pajak bumi dan bangunan di luar pedesaan dan perkotaan (PBB), terealisasi sebesar Rp89,25 M yang berarti mengalami kenaikan sebesar 633,43% (yoy). Tumbuh positif disebabkan oleh mulai masuknya pembayaran PBB Migas yang nilainya cukup signifikan di bulan ini. Serta untuk jenis Pajak Lainnya, terealisasi sebesar Rp306,76 M yang menunjukkan penurunan sebesar 54,13% (yoy). Penurunan disebabkan oleh turunnya pendapatan dari bunga penagihan PPh dan PPN akibat adanya kenaikan restitusi dan dampak penetapan Kawasan berikat
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
Andi Hermawan dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyatakan bahwa sampai dengan Februari 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp2,83 T atau 10,21% dari target APBN 2024 dan termoderasi sebesar 17,46%. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- Bea Masuk dengan realisasi Rp2,67 T atau 9,93% dari target yang menunjukkan penurunan sebesar 20,61% (yoy). Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan akibat turunnya aktivitas impor.
- Cukai dengan realisasi sebesar Rp55,60 M atau sebesar 8,36% dari target yang berarti naik sebesar 10,62% (yoy). Hal ini disebabkan karena naiknya tarif cukai beberapa jenis BKC seperti rokok, dan minuman beralkohol.
- Bea Keluar sebesar Rp98,13 M atau sebesar 99,37% dari target yang berarti terjadi kenaikan secara persentase yaitu 1.238,12% (yoy). Penerimaan Bea Keluar meningkat (yoy) sangat signifikan karena dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor yang secara rata-rata mengalami kenaikan, terutama CPO.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Didik Hariyanto Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024, Penerimaan PNBP mencapai Rp66,74 T atau 28,28% dari target APBN 2024 dan naik 59,93% (yoy). Penerimaan PNBP terdiri dari empat unsur yaitu Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.
Penerimaan SDA merealisasikan sebesar Rp34,57 T yang berarti naik sebesar 75,26% (yoy). Pada dua tahun sebelumnya di bulan Februari, penerimaan SDA (yoy) mengalami meningkat seiring pemulihan ekonomi global yang semakin membaik. Pada bulan Februari tahun 2024 penerimaan SDA Kembali mengalami peningkatan sebesar 75,26% (yoy) akibat penyesuaian tarif iuran produksi/royalti Batubara.
Penerimaan dari Bagian Laba BUMN mengumpulakan Rp6,77 T naik sebesar 47,37% (yoy). Kenaikan disumbang oleh meningkatnya setoran dividen BUMN baik perbankan maupun non perbankan.
PNBP Lainnya terdiri dari PHT (Penjualan Hasil Tambang), PNBP Aset BMN, PNBP Lelang, dan PNBP Piutang Negara. PNBP Lainnya mengumpulkan penerimaan sebesar Rp20,71 T yang berarti naik 55,24% (yoy).
Pendapatan BLU mengumpulkan sebesar Rp4,68 M, naik sebesar 15,16% (yoy). Peningkatan didorong oleh adanya akselerasi harga komoditas CPO kelapa sawit.
KINERJA APBD
Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas bahwa pendapatan daerah DKI Jakarta pada bulan Februari sebesar Rp5,41 T turun sebesar 2,27% (yoy). Sedangkan belanja daerah sebesar Rp4,03 T naik sebesar 1,43% (yoy). Pendapatan daerah termoderasi utamanya dikarenakan oleh pajak daerah sebagai kontributor dominan.
Per Februari 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh Pajak Daerah (90,60%) diikuti Lain-lain PAD yang Sah (8,32%) kemudian Retribusi Daerah (1,08%) sementara Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan belum ada realisasi. Pajak Daerah termoderasi didorong penurunan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PBB-P2, PKB, BPHTB, dan Pajak Reklame. Kinerja Retribusi termoderasi sebesar 16,98% didorong penurunan pendapatan dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar 10,80% didorong peningkatan Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.
Belanja daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya didorong oleh realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh positif. Belanja Pegawai mengalami peningkatan 0,13% (yoy) didorong peningkatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Belanja Barang dan Jasa tumbuh positif 5,42% (yoy) didorong peningkatan Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Jasa untuk Perkantoran, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Perjadin dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
Belanja Modal terkontraksi 76,93% didorong penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Bunga terkontraksi 15,65%, didorong penurunan realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat. Belanja Subsidi terkontraksi 45,81%, didorong penurunan realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD.
Kesimpulan atas kondisi ekonomi Jakarta sampai dengan Februari 2024 adalah
- Ketahanan Ekonomi Jakarta
Indeks Keyakinan Konsumen yang meningkat dan inflasi yang terkendali memperkuat stabilitas ekonomi Jakarta dan ketahanan ekonomi yang tinggi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah yang kuat menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota dengan ekonomi yang paling stabil di Indonesia.
- Peran Vital APBD
APBD DKI Jakarta 2024 menjadi instrumen penting dengan program strategis dan meningkatkan pendapatan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota bertaraf internasional yang maju, lestari, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Dukungan APBN
Peran APBN di Jakarta menunjukkan kondisi yang tumbuh positif di semua aspek pendapatan negara. Belanja negara dengan tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan pondasi ekonomi pasca Covid di tengah risiko global.
- Pondasi Fiskal yang Kokoh
Kekuatan fiskal DKI Jakarta memberikan pondasi yang kokoh bagi perekonomian Jakarta menghadapi segala tantangan global. Kondisi fiskal yang kokoh ini tidak lepas dari peran APBN maupun APBD yang terus diupayakan dapat berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor-sektor ekonomi.
- 20 kali dilihat