Kinerja Perekonomian DKI Jakarta di Januari Stabil
Jakarta, 28 Februari 2024 – Sebagaimana disampaikan dalam press conference Alco Regional Jakarta, kondisi perekonomian Jakarta tumbuh positif. Press Confrence dilaksanakan melalui media daring pada hari Rabu, 28 Februari 2024 pada pukul 14.00-14.45.
Acara dipandu oleh Jamaluddin Ambo Dai dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dengan dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta berserta pejabat instansi vertikal, para pejabat Forkopimda DKI Jakarta, para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di regional DKI Jakarta, perwakilan dari Bank Indonesia, perwakilan dari OJK, para ahli dari pemda provinsi DKI Jakarta dan akademisi dari UI, STAN dan STIS.
ALCo (Assets & Liabilities Comitee) merupakan perwujudan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan dalam menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN. Dalam pelaksanaan tugasnya ALCo melaksanakan konprensi pers setiap bulan. Untuk bulan Februari 2024, ALCo menyajikan data kondisi kinerja perekonomian di lingkup regional yang terjadi di bulan Januari.
Penyampaian data perekonomian regional disampaikan oleh Mei Ling selaku Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta. Mei Ling menyatakan bahwa Ekonomi DKI Jakarta meskipun sedikit melambat pada Q4 namun masih stabil sepanjang 2023. Hal ini juga selaras dengan pertumbuhan nasional yang cukup robust menghadapi ketidakpastian global. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 3.442,98 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 2.050,47 triliun.
Ekonomi Jakarta triwulan IV 2023 bila dibandingkan dengan triwulan IV 2022 (y-on-y) tumbuh 4,85%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,43%. Ekonomi Jakarta tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96%, lebih lambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi 9,84%.
Kondisi inflasi di DKI Jakarta
- Inflasi (yoy) DKI Jakarta Januari 2024 sebesar 1,83%, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Seluruh komponen pengeluaran mengalami kenaikan kecuali kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi sebesar 2,08%. Tiga komoditas utama penyumbang inflasi diantaranya beras 0,25%; daging ayam ras 0,10%; cabai merah 0,08%.
- Inflasi (mtm) DKI Jakarta Januari 2024 sebesar -0,19% dan tercatat yang paling rendah se-Jabodetabek. Penurunan harga barang dan jasa juga terjadi pada Kota Tangerang yang tercatat sebesar -0,11%. Sebaliknya, untuk wilayah sekitar DKI Jakarta seperti Kota Bekasi, Depok dan Bogor mengalami kenaikan harga barang dan jasa dengan nilai inflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,24%, 0,20% dan 0,06%.
Kinerja APBN Regional
Kinerja APBN Regional sampai dengan 31 Januari 2024 disampaikan sebagai berikut :
Pendapatan sebesar Rp141,28 T mengalami kenaikan sebesar 1,77% (yoy) dengan Belanja sebesar Rp80,63 T juga mengalami kenaikan sebesar Naik 13,75% (yoy) atau 5,03% dari pagu.
Belanja Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp51,63 T atau 5,33% dari pagu, turun 5,33% (yoy).
Realisasi Belanja BUN utamanya digunakan untuk:
- Pembayaran Kewajiban Utang berupa Pembayaran Bunga Obligasi Negara (Rupiah dan Valas) dan Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
- Pembayaran Kontribusi Jaminan Sosial berupa Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS/D
Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar 28,23 T atau 4,55% dari pagu, naik 72,61% (yoy)
Realisasi Belanja K/L utamanya digunakan untuk:
- Pembayaran Bantuan Masyarakat berupa Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang untuk Pembiayaan JKN/KIS
- Pembayaran Bantuan Keluarga berupa Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang untuk Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- Pembayaran Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
Belanja K/L mengalami normalisasi setelah mengalami puncak realisasi Belanja K/L pada tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Belanja K/L terus didorong untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian global dan risiko kenaikan harga pangan (supply chain). Dari keseluruhan pagu alokasi belanja K/L terdapat porsi sebesar 5% yang menjadi target kebijakan automatic adjustment atau penyesuain mandiri untuk merespon dinamika global.
Alokasi Transfer ke Daerah (Belanja) TKD Rp795,55 M atau 4,01% dari pagu, naik 89.542,05%% (yoy)
Realisasi Belanja TKD utamanya digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Peningkatan realisasi TKD Tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya disebabkan terdapat realisasi DAK Non Fisik yang cukup besar yang digunakan untuk penyaluran Dana BOS Pendidikan. Percepatan penyaluran BOS Pendidikan di bulan Januari dikarenakan adanya kebijakan relaksasi ketentuan syarat penyaluran Dana BOSP Tahap I dan memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan di tahap II.
Realisasi penerimaan perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan regional DKI Jakarta disampaikan oleh Dayat Pratikno dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Dayat menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024, Penerimaan Pajak mencapai Rp102,70 T. Penerimaan Pajak termoderasi sebesar 8,62%. Untuk jenis PPh Non Migas, realisasi sebesar Rp55,53 T naik sebesar 3,81% (yoy). Tumbuh positif disebabkan oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan.
Jenis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhasil realisasi sebesar Rp40,01 T atau turun sebesar 20,69% (yoy). Mengalami penurunan disebabkan adanya beberapa Wajib Pajak dominan yang masuk dalam Kawasan berikat serta pemusatan PPN terutang dilokasi.
Untuk jenis pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam (PPh Migas), realisasi sebesar Rp6,93 T, mengalami penurunan sebesar 13,03% (yoy). Penurunan disebabkan oleh moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam serta adanya kenaikan restitusi di Bulan Januari 2024
Jenis pajak bumi dan bangunan di luar pedesaan dan perkotaan (PBB), terealisasi sebesar Rp56,29 M yang berarti mengalami kenaikan sebesar 503,79% (yoy). Tumbuh positif disebabkan oleh mulai masuknya pembayaran PBB Migas yang nilainya cukup signifikan di bulan ini. Serta untuk jenis Pajak Lainnya, terealisasi sebesar Rp176,07 M yang menunjukkan penurunan sebesar 62,42% (yoy). Penurunan disebabkan oleh turunnya pendapatan dari bunga penagihan PPh dan PPN akibat adanya kenaikan restitusi dan dampak penetapan Kawasan berikat
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
Rujito dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyatakan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,47 T atau 5,32% dari target APBN 2024 dan termoderasi sebesar 15,18%. Yang pertama dari Bea Masuk dengan realisasi Rp1,42 T atau 5,29% dari target yang menunjukkan penurunan sebesar 16,69% (yoy). Penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan akibat turunnya aktivitas impor.
Penerimaan Cukai realisasi sebesar Rp17,54 M atau sebesar 2,64% dari target yang berarti menurun sebesar 25,88% (yoy). Hal ini disebabkan karena turunnya permintaan barang dan jasa terutama Barang Kena Cukai (BKC) akibat naiknya tarif cukai beberapa jenis BKC seperti rokok, dan minuman beralkohol.
Realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp30,76 M atau sebesar 31,21% dari target yang berarti terjadi kenaikan secara persentase yaitu 1.018,73% yoy. Penerimaan Bea Keluar meningkat (yoy) sangat signifikan karena dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor yang secara rata-rata mengalami kenaikan, terutama batu bara dan CPO.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Didik Haryanto Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Januari 2024, Penerimaan PNBP mencapai Rp37,05 T atau 15,7% dari target APBN 2024 dan naik 50,06% (yoy). Penerimaan PNBP terdiri dari empat unsur yaitu Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Penerimaan SDA merealisasikan sebesar Rp18,16 T yang berarti naik sebesar (52,24% yoy). Selama tiga tahun di bulan Januari, penerimaan SDA (yoy) terus meningkat seiring pemulihan ekonomi global yang semakin membaik. Pada bulan Januari tahun 2024 penerimaan SDA naik akibat penyesuaian tarif iuran produksi/royalty Batubara
Penerimaan dari Bagian Laba BUMN mengumpulakan Rp6,77 T naik sebesar 47,37% yoy. Kenaikan disumbang oleh meningkatnya setoran dividen BUMN baik perbankan maupun non perbankan.
PNBP Lainnya terdiri dari PHT (Penjualan Hasil Tambang), PNBP Aset BMN, PNBP Lelang, dan PNBP Piutang Negara. Mengumpulkan penerimaan sebesar Rp11,64 T yang berarti naik 44,13% (yoy).
Pendapatan BLU mengumpulkan sebesar Rp466,39 M, naik sebesar 466,26% (yoy). Peningkatan didorong oleh adanya akselerasi harga komoditas CPO kelapa sawit.
KINERJA APBD
Mei ling menambahakan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas bahwa pendapatan daerah DKI Jakarta pada bulan Januari sebesar Rp2,77 T naik sebesar 4,01% (yoy). Sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,45 T naik sebesar 6,87% (yoy).Pendapatan daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya didorong oleh pajak daerah sebagai kontributor dominan.
Per Januari 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh Pajak Daerah (95,75%) diikuti Lain-lain PAD yang Sah (3,37%) kemudian Retribusi Daerah (0,88%) sementara Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan masih belum ada realisasi. Pertumbuhan Pajak Daerah didorong peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif, mengindikasikan aktivitas perekonomian yang meningkat dan peningkatan realisasi pajak non-konsumtif utamanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KB yang mengindikasikan penambahan penggunaan/pembelian kendaraan.
Kinerja Retribusi tumbuh negatif sebesar 28,93% karena penurunan pendapatan dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Serta Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah turun sebesar 11,71% utamanya seiring penurunan Pendapatan Denda Pajak Daerah dan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
Belanja daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya didorong oleh realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tumbuh signifikan. Belanja Pegawai sedikit terkontraksi 0,96% disebabkan penurunan komponen Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
Belanja Barang dan Jasa tumbuh positif 74,93% yang disebabkan antara lain peningkatan Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Jasa untuk Perkantoran, Belanja Perjadin dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp255,91 Juta utamanya disumbang oleh Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Belanja Modal Peralatan Komputer
Belanja Bunga tumbuh negatif 26,71%, yang disebabkan penurunan realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang. Serta Realisasi belanja fungsi pelayanan umum mendominasi s.d. 31 Januari 2024 (berkontribusi 52,69%), diikuti oleh belanja fungsi Pendidikan, dan Kesehatan masing-masing berkontribusi sebesar 32,60% dan 12,45%.
Ketahanan Ekonomi Jakarta
Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan inflasi yang cenderung terkendali memperkuat stabilitas ekonomi DKI Jakarta dan ketahanan ekonomi yang tinggi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah yang kuat menjadikan DKI Jakarta sebagai salah satu kota dengan ekonomi yang paling stabil di Indonesia.
Peran Vital APBD
APBD DKI Jakarta 2024 menjadi instrumen penting dengan program strategis dan meningkatkan pendapatan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota bertaraf internasional yang maju, lestari, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dukungan APBN
Peran APBN di DKI Jakarta menunjukkan kondisi yang tumbuh positif di semua aspek pendapatan negara. Belanja negara dengan tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan pondasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tengah instabilitas global.
Pondasi Fiskal yang Kokoh
Kekuatan fiskal DKI Jakarta memberikan pondasi yang kokoh bagi perekonomian Jakarta menghadapi segala tantangan global. Kondisi fiskal yang kokoh ini tidak lepas dari peran APBN maupun APBD yang terus diupayakan dapat berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor-sektor ekonomi.
- 152 kali dilihat