Kinerja APBN Sulsel Tetap Terjaga Positif, Peran APBN 2024 sebagai Shock Absorber Terus Dioptimalkan

Makassar, 25 Juli 2024 – Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) bersama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) “Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Semester I Tahun 2024”.

Realisasi kinerja Semester I APBN 2024 efektif menjaga agenda pembangunan dan perekonomian agar tetap positif di tengah berbagai ketidakpastian global. Pertumbuhan belanja dan pendapatan APBN regional Sulawesi Selatan terus meningkat untuk menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat berlanjut.

Sulawesi Selatan masih menjadi episentrum perekonomian di Pulau Sulawesi, namun mengalami pertumbuhan yang masih melambat jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan I 2024 mencapai 4,82% (yoy), terendah kedua dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dicapai oleh Sulawesi Tengah sebesar 10,49% (yoy). Di sisi Kontribusi terhadap PDB Nasional, Sulawesi Selatan memberikan kontribusi tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi, mencapai 3,05%.

Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2024 masih terkendali sebesar 2,03% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat inflasi month-to-month (m to m) sebesar 0,26% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,83%, serta Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 117,15.

Tren harga minyak meningkat akibat tingginya permintaan dan ekspektasi market terhadap pasokan yang lebih ketat. Di sisi lain, El-Nino memberi dampak gangguan pada proses panen komoditas pangan. Kinerja ekspor menurun pada sebagian besar komoditas, sedangkan dari sisi kinerja impor juga menurun pada beberapa komoditas.

Walaupun kinerja ekpor dan impor menurun, namun Neraca Perdagangan Juni 2024 tetap surplus sebesar 64,16 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 143,13 Juta US$, terkontraksi -10,07% (yoy), sementara nilai impor tercatat 78,96 Juta US$, juga terkontraksi -15,47% (yoy).

Pendapatan APBN Sulsel s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp7,82 Triliun atau 46,78% dari target, meningkat sebesar 6,66% (yoy). Belanja APBN Sulsel s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp25,92 Triliun atau 47,27% dari pagu, meningkat sebesar 10,82% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel tetap solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat berlanjut.

Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp6,13 Triliun atau 44,16% dari target tahun 2024 sebesar Rp13,89 Triliun, meningkat 2,53% (yoy). Sebagian jenis pajak utama mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan tumbuhnya sektor-sektor penopang penerimaan PPh Pasal 21 serta adanya pembayaran non rutin, dan kenaikan penerimaan pada sektor transportasi laut.

Penyampaian SPT Tahunan sebanyak 505.945 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2024, meningkat 4,78% dibanding bulan sebelumnya, yang terdiri dari 475.871 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 30.074 SPT Tahunan Badan. Pelaku usaha dan Wajib Pajak merupakan mitra DJP dalam membangun negara melalui pajak.

Implementasi Coretax – Dalam pembaruan Teknologi Informasi dan Basis Data, DJP menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi dengan meluncurkan coretax (Aplikasi SIAP) pada tahun 2024, yang mempermudah Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan layanan yang makin berkualitas. Salah satu bentuk perubahan yakni Wajib Pajak dapat menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU dalam layanan administrasi perpajakan sejak tanggal 1 Juli 2024.

Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp210,29 Miliar atau 49,34% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 Miliar. Capaian penerimaan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 49,07% (yoy) akibat pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar yang tumbuh sebesar 49,93% sebagai kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao.

Penerimaan Cukai tumbuh negatif 20,51% (yoy) selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang terkoreksi 26,56% (yoy). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024. Penerimaan Cukai MMEA s.d. Juni 2024 terkoreksi 9,27%. Kebijakan kenaikan tarif cukai HT Tahun 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di Sulawesi Selatan sehingga dapat mengurangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.

Hingga pertengahan tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi Selatan dan barang lainnya. Tercatat hingga Juni 2024, 7,08 juta batang rokok illegal telah ditindak, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp10,32 Miliar dan potensi kerugian negara Rp7,08 Miliar.

Penindakan atas barang NPP yang meningkat tajam diharapkan mampu melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp32,6 Miliar, atau 49,5% dari target Rp65,76 Miliar, dengan rincian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp17,5 Miliar, Pelayanan Lelang sebesar Rp15,02 Miliar dan Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp0,045 Miliar.

Pada Kinerja Barang Milik Negara, Sertifikasi BMN berupa tanah s.d. 30 Juni 2024 sebesar 3.374 NUP (42,7%) dari target 7.198 NUP. Adapun realisasi proyek strategis nasional s.d. 30 Juni 2024 antara lain Bendungan Karalloe, Pamakkulu, dan Passelloreng masing-masing sebesar Rp3,2 Miliar, Rp297 Miliar, dan Rp590 Miliar; Irigasi Baliase sebesar Rp412 Miliar; dan Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap 2) sebesar Rp1.112 Miliar.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Sulawesi Selatan mencapai Rp23,05 Triliun atau sebesar 45,35% dari pagu, meningkat 10,0% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasi Belanja APBN Anging Mammiri menunjukkan percepatan dan akselerasi dipengaruhi pelaksanaa PEMILU.

Belanja Transfer ke Daerah (TKD) Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp15,47 Triliun atau sebesar 48,66% dari pagu, meningkat 11,38% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal. Pada bulan April dan Mei 2024 terjadi akselerasi pada penyaluran Dana Alokasi Umum sehingga keseluruhan TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,38% setelah bulan sebelumnya mengalami kontraksi tipis.

Sampai dengan 30 Juni 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp8,64 Triliun (meningkat 44,15% yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp3,73 Triliun, diikuti oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp3,06 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp707,59 Miliar, Industri Pengolahan Rp383,85 Miliar, Perikanan sebesar Rp339,97 Miliar, dan sektor Lainnya Rp403,41 Miliar.

Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp102,87 Miliar (menurun 23,34% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp102,30 Miliar, diikuti sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp0,32 Miliar, Jasa Pendidikan sebesar Rp0,19 Miliar dan Industri Pengolahan Rp0,06 Miliar.

Pendapatan Daerah s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp19,99 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 9,51% (yoy), didominasi dari Pendapatan Transfer (Pusat dan Antar Daerah) mencapai 45,01% atau sebesar Rp15,47 Triliun, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 30,83% atau sebesar Rp4,49 Triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 7,39% atau sebesar Rp32,53 Miliar.

Belanja Daerah – Belanja Daerah s.d. 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp14,37 Triliun, didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 34,18% atau Rp11,84 Triliun, disusul oleh Belanja Modal sebesar 10,72% atau Rp790,95 Miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar 7,13% atau Rp10,23 Miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp29,20% atau Rp1,73 Triliun.

Transfer ke Daerah Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp15,47 Triliun, tumbuh 11,38% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.

Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Juni 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun risiko APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan.

#PajakSemuaDapatManfaatnya

#PajakKitaUntukKita

#PajakKuatIndonesiaMaju