Balikpapan, 18 Desember 2024 – Seluruh perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kembali menggelar rapat koordinasi gabungan dalam kegiatan Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kalimantan Timur dan Utara tingkat Pimpinan yang digelar secara daring.
Agenda rapat kali ini adalah untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2024. Pemaparan perkembangan APBN disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kalimantan Timur yang diwakili Bapak Wahyu Mushukal, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Hadir secara virtual menyaksikan paparan progres kinerja dari tiap unit kerja, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Sakop, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Kusuma Santi Wahyuningsih, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara diwakili Kepala Bidang Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Matheus Setiyono dan Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan Warid Sudarwanto.
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp40,24 triliun. Nilai target tersebut ditopang dari penerimaan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya.
Hingga 30 November 2024, realisasi kinerja penerimaan pajak di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai Rp35,02 triliun dengan capaian 87,02% dari target. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 5,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.
Dari capaian tersebut, penerimaan PPh Non Migas memberikan kontribusi yang dominan dengan nilai Rp17,14 triliun atau 81,07% dari target penerimaan pajak PPh Non Migas. Penerimaan PPh Non Migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Sedangkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan yaitu sebesar 22,72% dibandingkan tahun 2023 lalu. Penerimaan PBB menunjukkan angka sebesar Rp3,73 triliun dengan capaian sebesar 110,27% dari target.
Dari penerimaan PPN dan PPnBM, tercatat capaian sebesar Rp13,99 triliun atau 90,36% dari target dengan pertumbuhan positif sebesar 25,78%. Berbeda dengan Pajak Lainnya, penerimaan dari jenis pajak ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,45% dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan untuk capaian penerimaannya sendiri tercatat pada angka Rp160 miliar.
Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan bergerak bersama dalam satu koordinasi 'Kemenkeu Satu' untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga perekonomian Indonesia. Pertemuan bersama ini menjadi salah satu upaya tiap unit vertikal untuk saling memberikan dukungan bagi hasil kerja masing-masing.
- 9 kali dilihat