Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Madya Jakbar Edukasi Bendahara Pengeluaran Soal Kewajiban Perpajakan

    … kewajiban perpajakan bendahara yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. …

  2. KP2KP Sanana Gelar Sosialisasi e-Bupot Unifikasi kepada Bendahara Instansi

    … Unifikasi sudah terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 26 dan …

  3. KPP Bandung Karees Ajak WP Manfaatkan Insentif Fiskal

    …  Tahun 2020 ini. Yang pertama, insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja … Yang kedua, insentif pajak menyasar kepada pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan bagi bagi sektor manufaktur …

  4. KP2KP Tanjung Selor Berikan Edukasi Pengurus Koperasi Kabupaten Bulungan

    … terkait pergantian cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari yang semula sesuai dengan Peraturan Pemerintah … Nomor 23 Tahun 2018 menjadi perhitungan dengan tarif umum PPh Badan yang berlaku. “Untuk koperasi … 2022 dan seterusnya kembali menggunakan tarif normal PPh Pasal 25 yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak," …

  5. Pajak Lubuk Sikaping bersama Bawaslu Tingkatkan Kesadaran Pajak Instansi

    … yang dimaksud, antara lain, adalah terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pemungutan PPN dan PPnBM, serta PKP …

  6. KPP Pratama Cilacap Sampaikan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

    … 2021. SPT Masa bagi instansi pemerintah yaitu SPT Masa PPh pasal 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi … PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN/PPnBM. SPT Masa Unifikasi ini …

  7. Pajak Kutacane Berikan Penjelasan Penyesuaian PPN Terkini

    … Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPh). Sabarudin, salah satu Bendahara … Tenggara, meminta penjelasan terkait ketentuan pemotongan PPh Pasal 22 sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor …

  8. Tantangan Bendahara Pemerintah di Kabupaten Paser dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

    … berlaku. Pajak yang wajib dipotong dan/atau dipungut adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh 4 ayat (2), dan PPN. Setelah dilakukan pemotongan …

    sikka_958631247 - 01/11/2023 - 02:40

  9. e-Bupot Instansi Pemerintah: Win-Win Solution Instansi Pemerintah dan DJP

    … Masa, baik untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi (Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) maupun SPT Masa …

    sikka_958636303 - 06/12/2024 - 10:53

  10. KPP Kramat Jati Adakan Kelas Pajak SPT Masa Unifikasi

    … tema Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi kepada 44 peserta Wajib Pajak Badan dan Wajib … dan atau pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh) Masa Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 sejak masa April 2022. …