Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMK.01/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

    …     Pasal I Mengubah beberapa ketentuan … Bendaharawan atau badan lain yang ditunjuk, dibuatkan SSP PPh atau Bukti pemungutan PPh yang dibubuhi cap ''PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH …

  2. Puluhan WP Badan Semarang Ikuti Edukasi PPh 21 TER

    Puluhan WP Badan Semarang Ikuti Edukasi PPh 21 TER Sejumlah 50 … terkait ketentuan baru pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) secara daring … dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 …

  3. Jasa Katering Orang Pribadi, Apakah Objek PPh Pasal 21 atau 23?

    … yang berbeda dari fiskus. Jasa katering adalah objek PPh pasal apa dan berapa tarifnya? Otak saya mulai bekerja untuk berpikir. Kan jasa katering masuk dalam jasa lain PPh Pasal 23, apakah otomatis semua pengusaha jasa tersebut yang …

    Anonim (Belum diperiksa) - 07/17/2017 - 12:10

  4. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2005

    … PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2005 Keputusan Menteri Keuangan …       Pasal 1 Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  5. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2006

    … PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2006 Keputusan Menteri Keuangan …   PASAL 1   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  6. PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH

    … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 … Elektronik.     23. Pihak Lain adalah Marketplace Pengadaan atau … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  7. DJP Permudah Administrasi Penerima Royalti

    … Royalti Jakarta, 21 Maret 2023 – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo … Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti yang Diterima Oleh Wajib …

  8. KAWASAN BERIKAT

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.   …     23. Petugas Bea dan Cukai …

  9. Pengusaha Ekspedisi Konsultasikan Suket PP-23 di KP2KP Pelabuhan Ratu

    Pengusaha Ekspedisi Konsultasikan Suket PP-23 di KP2KP Pelabuhan Ratu … diperlukan agar ia tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2 persen oleh lawan transaksinya. …

  10. Bincang Pajak di Radio, DJP Bahas Aplikasi e-Bupot

    … pajak kali ini membahas “SPT Masa dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26” Secara umum, … Pasal 26. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan …