Search for pph pasal 23,

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … bahwa sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26, pemotong pajak … 8, angka 10, angka 11, angka 14, angka 15, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 28, angka 29, angka 31, dan … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  2. NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 29 JUNI 2008

    … EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 29 JUNI 2008 …     Pasal 1   … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  3. Waspadai Skema Perubahan PPh UMKM PT Mulai 2021

    … Rabu, Januari 11, 2023 - 02:51 Oleh: Edmalia … Terbatas (PT) dan telah memakai skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sejak tahun pajak 2018 tidak lagi dapat … menghitung PPh menurut Ketentuan Umum PPh (baca: tarif Pasal 17) didapatkan dari tarif PPh badan dikalikan …

    sikka_060108670 - 01/11/2023 - 02:51

  4. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak … Tag Peraturan 2000-Semua PPh 3000-Semua PPN …

  5. Edukasi E-Bupot PPh Pasal 21 dan SPT Unifikasi, Pajak Sengkang Undang UPTD Puskesmas

    Edukasi E-Bupot PPh Pasal 21 dan SPT Unifikasi, Pajak Sengkang Undang UPTD … SPT masa unifikasi yaitu SPT Masa PPh 22, SPT Masa PPh 23, SPT Masa PPN, serta pembuatan kode billing secara …

  6. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

    … kewajiban perpajakannya dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 dapat ditanggung oleh pemberi … sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang …

  7. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang … Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);     7. …     a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud …

  8. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

    … aset kripto telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan … dikenai pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  9. PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … ini sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan … PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sesuai ketentuan Peraturan Direktur …

  10. Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

    … Perkara Pidana di Bidang Perpajakan Penjelasan Pasal 44B ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata … (PPN); (2) memungut/memotong pajak tetapi tidak disetorkan (PPh dan/atau PPN); (3) menyampaikan SPT Masa PPh 23 yang tidak benar; (4) menyampaikan SPT Tahunan PPh …

    Anonim (Belum diperiksa) - 07/28/2025 - 17:01