Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. Bendahara Kabupaten Gresik Pahami e-Bupot Instansi Pemerintah

    … pemerintah, yaitu memotong/memungut pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.  …

  2. Dinas LHK Kota Bandung Belajar e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

    … “Instansi pemerintah wajib memotong/memungut PPh dan/atau PPN yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26,” tutur …

  3. Satpol PP Kabupaten Mojokerto Lapor SPT Lebih Awal

    … Pemkab Mojokerto, yaitu adanya Dana Bagi Hasil Pajak dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang …

  4. Penerimaan Pajak di Banten Hingga 31 Mei Menunjukkan Tren Positif

    … positif pada periode s.d 31 Mei  2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. …

  5. TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN

    … Tanggal Peraturan 21-01-2014 … Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2014 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan PPN - Pajak …

  6. KP2KP Tanjung Selor Jadi Narasumber di Acara Bawaslu Kaltara

    … PP 23 yang masih berlaku, maka kita tidak boleh memotong PPh (Pajak Penghasilan) pasal 22 atau 23 melainkan PPh Final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%,” ujar Agus. … mekanisme pembayaran, dan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) …

  7. Pajak Cilegon Sosialisasikan PMK 168 Tahun 2023

    … bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang … jelas Bangun. Cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf …

  8. Penyuluh Pajak Bengkulu Dua Ingatkan Kewajiban Pajak BPKAD

    … yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Untuk PPh, biasanya yang paling sering berkaitan dengan instansi … Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 21. Ketentuan terkait jangka waktu penyetoran dan pelaporan …

  9. Penerimaan Kanwil LTO 2023 Surplus Kembali

    … terjadi pertumbuhan positif di jenis Pajak Penghasilan (PPh). PPh  meningkat sebesar 61,57 triliun rupiah dibandingkan … PPh Final naik sebesar 8,69 triliun rupiah dan PPh Pasal 21 naik sebesar 5,76 triliun rupiah. …

  10. Gandeng Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, DJP Bali Gencarkan Sosialisasi Insentif Pajak

    … adalah memberikan insentif pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam … Ada lima jenis insentif yang diberikan yaitu insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), insentif pembebasan dari …