Search for Pasal 18 ayat (2)

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PPS, Bola di Tangan Wajib Pajak

    … 2020 yang menyebabkan timbulnya pembayaran PPh dengan tarif 18%, 14%, dan 12%. Yang menjadi patokan … PPS ini adalah perlindungan data dan tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU TA (untuk Kebijakan I) dan/atau tidak …

    sikka_060081695 - 01/11/2023 - 03:12

  2. TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1   (1) … Untuk memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau …

  3. Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

    … Batas Pelaporan (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) …   18 PPN & PPnBM Pemungutan selain … beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar …

  4. Musisi

    … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemoton­gan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … PPh Pasal 21 = Jumlah kumulatif PKP x Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 PKP = (50% x …

  5. Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

    … disampaikan hal berikut. Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-196/PMK.03/2021 … Wajib Pajak, mengatur bahwa: ayat (1) Wajib Pajak yang menyatakan …

  6. TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR

    …   b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    … a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 … (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:     …   Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut: …

  8. Pemeriksaan Bukti Permulaan Bukan Objek Praperadilan

    … terkait pemeriksaan bukti permulaan (pembukper) khususnya Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 … pembukper. Sebelumnya telah ada PMK 202/PMK.03/2007, PMK 18/PMK.03/2013, dan PMK 239/PMK.03/2014. …

    sikka_060099722 - 12/12/2023 - 19:03

  9. LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

    … I   KETENTUAN UMUM Pasal 1   … Negara oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri. …   Pasal 18   …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006 TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA

    …   Pasal I   …   18. PT Pos Indonesia … 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga keseluruah Pasal 3 berbunyi …