Musisi

Pemusik, musikus atau musisi adalah orang yang memainkan alat musik seperti gitar atau piano atau orang yang menyanyi. Seorang musikus juga seseorang yang menulis musik (Pencipta lagu/Penulis lagu), baik dirinya sendiri maupun diserahkan ke orang lain. Orang yang menulis musik disebut komponis. Biasanya bagian itu dihapus bila mereka juga memainkan atau menyanyikan musik yang ditulisnya, tetapi mereka tetaplah komponis karena mereka menulis musik. Hal lain yang termasuk Musisi antara lain penggubah lagu, pelatih music, pelatih paduan suara, guru music, dan musikolog. (Wikipedia)

Berdasarkan peraturan perpajakan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari termasuk dalam kriteria penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.(PER-16/PJ/2016 jo PP 55 Tahun 2022).

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh)
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehu­bungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
8. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemoton­gan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
9. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan dalam Pasal 4 UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan jenis kegiatannya penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Terkait profesi musisi, secara umum dapat disimpulkan bahwa profesi ini merupakan pekerjaan bebas. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No­mor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, penghasilan dari pekerjaan bebas tidak termasuk sebagai penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final.

Namun apabila musisi memiliki penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha lain selain yang dikecualikan untuk dikenakan PPh final, maka atas kegiatan usaha ini dapat menggunakan skema PPh final sebagaimana diatur PP No. 55 Tahun 2022.

Berikut ini akan diuraikan penggolongan objek pajak yang biasanya dimiliki oleh seorang musisi.

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
2. Penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha
3. Penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa dan/atau kegiatan dari pemberi kerja / pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak
4. Penghasilan dalam bentuk royalti. 

Wajib Pajak yang berprofesi sebagai musisi mempunyai hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
3. Dalam hal dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak berhak antara lain:

1. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
2. meminta kepada Pemeriksa untuk menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan
3. melihat tanda pengenal Pemeriksa
4. mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
5. meminta rincian atau penjelasan terkait perbedaan antara temuan hasil pe­meriksaan dengan SPT
6. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
7. hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang diten­tukan
8. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance

4. Hak untuk mengajukan pembetulan atas SPT.
5. Hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan apabila sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, sepanjang mulainya penyidikan belum disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT walaupun sedang dilakukan pemeriksaan, sepanjang pemeriksa belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
7. Hak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, banding dan peninjauan kembali
8. Hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
9. Hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
10. Hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
11. Hak untuk mengajukan pembatalan pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
12. Hak untuk membayar atau melunasi kerugian pada pendapatan negara dalam tahap penyidikan maupun persidangan apabila Wajib Pajak sedang dilakukan tindakan penyidikan atau persidangan atas tindak pidana perpajakan.
13. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak yaitu:

1. SPT, laporan keuangan, dan dokumen lainn­ya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak
2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia
3. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan Wajib Pajak yang berlaku

14. Hak untuk mengajukan penundaan pembayaran pajak
15. Hak untuk mengajukan pengangsuran pembayaran pajak
16. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan
17. Hak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25
18. Hak untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB
19. Hak untuk diberikan pembebasan Pajak, sesuai ketentuan yang berlaku
20. Hak untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
21. Hak untuk mendapat pajak ditanggung pemerin­tah, sesuai ketentuan yang berlaku
22. Hak untuk mendapatkan insentif pajak
23. Hak untuk memperoleh imbalan bunga sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya surat ketetapan pajak atas pemeriksaan SPT LB (Pasal 17B UU KUP) terlambat diterbitkan

Wajib Pajak yang berprofesi sebagai musisi pada dasarnya memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan Wajib Pajak yang lain antara lain:

1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
3. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

1. Dalam hal musisi hanya bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan maka penghasilan neto adalah penghasilan dari pekerjaan seperti  gaji, honorarium, dikurangi dengan biaya jabatan, iuran Jaminan Hari Tua, dsb. Perusahaan akan memotong PPh 21 atas gaji/ tunjangan/ bonus yang dibayarkan kepada karyawannya tersebut dan memberikan bukti potongnya. Apabila musisi tersebut tidak memperoleh penghasilan lain maka dapat melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan status Nihil.
2. Apabila musisi menerima atau memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (jasa musik)

Penghasilan Kena Pajak =  Penghasilan Neto Fiskal – PTKP 

Untuk memperoleh Penghasilan Neto Fiskal, dapat dilakukan dengan 2 cara berikut:

2. 1. dalam hal melakukan pembukuan (wajib dilakukan jika omzet mencapai Rp4,8 milyar atau lebih):
      Penghasilan Neto Fiskal = Penghasilan Bruto – Biaya -/+ Koreksi Fiskal
   2. dalam hal melakukan pencatatan (boleh dilakukan jika omzet kurang dari Rp4,8 milyar):
      Penghasilan Neto Fiskal = Penghasilan Bruto x %Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015)   
3. Apabila musisi menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha
   1. dalam hal kegiatan usaha tersebut selain dari pekerjaan bebas dan memenuhi ketentuan dikenakan PPh Final sesuai PP No. 55 Tahun 2022

PPh Final= Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%

1. 2. dalam hal kegiatan usaha tersebut selain dari pekerjaan bebas dan memilih atau diharuskan untuk dikenakan PPh sesuai Tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto Fiskal – PTKP

Untuk memperoleh Penghasilan Neto Fiskal, dapat dilakukan dengan 2 cara berikut:

3. 1. 1. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembukuan:
         Penghasilan Neto Fiskal = Peredaran Bruto – Biaya -/+ Koreksi Fiskal
      2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan:
         Penghasilan Neto Fiskal = Peredaran Bruto x % Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015)
4. Apabila musisi menerima atau memperoleh Penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa dan/atau kegiatan dari Pemberi Kerja / Pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak  

Atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh musisi tersebut dikategorikan sebagai imbalan jasa yang diterima Bukan Pegawai dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan UU PPh yang diatur lebih lanjut dengan PMK Nomor 252/PMK.03/2008 dan Per-16/PJ/2016:

1. 1. 1. Imbalan jasa yang bersifat tidak berkesinambungan

PPh 21= Tarif Pasal 17 X 50% dari Penghasilan Bruto

1. 1. 2. Imbalan yang bersifat berkesinambungan
         Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
         Dalam perhitungannya, dapat dibedakan menjadi:
         1. apabila hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

PPh 21= Tarif Pasal 17 X jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak = 50% dari Jumlah Penghasilan Bruto - PTKP per bulan

1. 1. 1. 2. apabila memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

PPh 21= Tarif Pasal 17 X jumlah kumulatif (50% dari Penghasilan Bruto)

5. Apabila musisi memperoleh penghasilan berupa royalti maka akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Apabila musisi dalam menghitung Penghasilan Neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan norma ke pemotong sebelum dilakukan pemotongan

PPh 23 atas royalti: 15% X 40% X Jumlah bruto royalti

(sesuai ketentuan Per-1/PJ/2023)

1. 2. Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a

PPh 23 atas royalti = 15% X Jumlah bruto royalti