Search for Dinas Pendapatan Daerah

Bantuan pencarian
Kata kunci
Jenis-jenis
Hanya pada jenis
Bahasa-bahasa
Bahasa-bahasa

Hasil pencarian

  1. PEMERINTAHAN DAERAH

    PEMERINTAHAN DAERAH Undang-Undang …   14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, … provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. …

  2. Pendapatan PNBP Tumbuh 162.82% YoY, APBN Regional Sumsel Tetap Solid Menjaga Perekonomian

    Pendapatan PNBP Tumbuh 162.82% YoY, APBN Regional Sumsel … dan bansos. Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) berkinerja impresif ditunjukkan dengan tren … yang dilakukan Kanwil DJPb Sumsel berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumsel …

  3. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Undang-Undang … daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan … dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya …

  4. PERBENDAHARAAN NEGARA

    … kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);     c. bahwa … Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas …

  5. APBN Jawa Barat Hingga Februari 2025: Pendapatan Terkumpul 23,41%

    APBN Jawa Barat Hingga Februari 2025: Pendapatan Terkumpul 23,41% … Pusat (BPP) sebesar Rp3,37 T riliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp14,74 T riliun. … dengan “menyisir” berbagai belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial dan …

  6. Kinerja Pendapatan APBN Regional Kepri s.d. Desember 2024 Tumbuh 12,08%

    Kinerja Pendapatan APBN Regional Kepri s.d. Desember 2024 Tumbuh … 34,07% (yoy). Transfer ke Daerah (TKD) juga tersalurkan secara optimal dengan … provinsi Kepri. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi dinas pariwisata yang melakukan kebijakan relaksasi …

  7. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    … CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Peraturan … bagi pejabat atau pegawai Instansi; pendapatan daerah; dan pelayanan … Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya …

  8. TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA POLRI,DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    … ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Peraturan Menteri Keuangan … 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.   …

  9. Natura/Kenikmatan

    … meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau bahan … b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; Penggantian atau imbalan dalam … dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan …

  10. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

    PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH Peraturan Menteri Dalam Negeri … Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu …     a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;   …