Peraturan Berkas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2018

Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

PER - 21.PJ_.2018.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PER - 20.PJ_.2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

bn1146-2018.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2018

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak

PER - 17.PJ_.2018.pdf , PER - 17.PJ_.2018 (Lampiran).pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018

Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak

PER - 16.PJ_.2018 tg Perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor PER-19PJ2017 tg Perlakuan Terhadap Penerbitan dan atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Paja.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018

Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah dan Perlakuan Atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan Dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

PER - 15.PJ_.2018.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018

Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

PER - 11.PJ_.2018.pdf
Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 39/PMK.03/2018

Procedures for Preliminary Refund of Tax Overpayment

PMK - 39.PMK02.2018.pdf , PMK - 39.PMK03.2018-english.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

PMK - 39.PMK02.2018.pdf , PMK - 39.PMK03.2018-english.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2018

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di LIngkungan Kantor WIlayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

PER - 10.PJ_.2018 tg Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Tempat Pelaporan Usaha PKP Pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP WP Besar, KPP di Lingkungan Kanw.pdf , Lampiran PER - 10.PJ_.2018 tg Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan atau Tempat Pelaporan Usaha PKP Pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP ....pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2018

Penundaan pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017.

PER_09PJ2018.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2018

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan

PER - 08.PJ_.2018.pdf
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2018

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

per 07 2018-1.PDF
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

PER - 06.PJ_.2018.pdf