Acara diseminasi penyusunan dokumen transfer pricing dan CBCR yang menyasar para wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus telah diadakan di dua tempat berbeda yaitu Bogor dan Jakarta (Senin, 22/01). Pelaksanaan di Bogor dilakukan pada pada 22 – 23 Januari 2018 dan di Jakarta pada 25 – 26 Januari 2018. Selama empat hari, tidak kurang dari 140 wajib pajak turut serta dalam edukasi mengenai persyaratan minimum dalam penyusunan dokumen transfer pricing sesuai dengan PMK-213/PMK.03/2016 serta pengertian, kewajiban, pelaporan, dan penyusunan CBCR sesuai dengan aturan baru PER-29/PJ/2017.
Acara ini dirasa mendesak untuk diadakan karena berkaitan dengan banyaknya transaksi afiliasi yang terdapat pada para wajib pajak yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Selain itu, banyaknya kegiatan pemeriksaan pajak terkait isi dokumen harga transfer atau yang lebih dikenal dengan transfer pricing dan terbitnya aturan baru terkait dengan tata cara pengelolaan laporan per negara atau country by country report (CBCR) menjadi dasar pelaksanaan diseminasi penyusunan dokumen transfer pricing dan CBCR yang menyasar para wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut.
Budi Christiadi, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Khusus, mengatakan bahwa materi dalam acara ini terkait dengan penyusunan dokumen TP dan CBCR yang merupakan standar penyusunan yang sesuai dengan isi PMK-213 dan PER-29, sehingga tidak ada arahan untuk menjadikan kegiatan diseminasi ini sebagai standar penyusunan dokumen oleh wajib pajak. Terlebih juga karena belum adanya standar terkait penyusunan dokumen, khususnya TP. Hal yang dijelaskan adalah mengenai syarat minimum yang terkandung di dalam dokumen TP yang nantinya akan dilaporkan sebagai lampiran dalam SPT Tahunan Badan.
Pemateri dalam acara diseminasi TP dan CBCR ini adalah Fungsional Pemeriksa Pajak Kanwil Khusus, Michael Salfischberger, dan Rendy Citra Kuswono yang khusus menjelaskan tentang penyusunan dokumen TP, serta Kepala Seksi Penanganan dan Pencegahan Sengketa Perpajakan Internasional III dari Direktorat Perpajakan Internasional, Andik Kusbiantoro, bersama dengan staf Meilani Dewi Astuti yang memberikan materi terkait CBCR. Materi CBCR sendiri dianggap istimewa dan menjadi nilai tersendiri bagi wajib pajak karena para peserta diseminasi ini menjadi pihak yang paling pertama mendapatkan penjelasan terkait aturan baru PER-29/PJ/2017 dibanding wajib pajak lainnya di seluruh Indonesia.
Di sela-sela penyampaian materi, Michael, salah satu dari pemateri, menyampaikan bahwa tanggung jawab atas dokumen TP yang dilaporkan adalah tetap pada wajib pajak, bukan penyusun (jika dibantu pihak konsultan pajak) meskipun penyusunan dokumen Transfer Pricing bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu wajib pajak maupun konsultan pajak. Pernyataan ini ternyata berimbas pada tingkat konsentrasi wajib pajak dalam mengikuti acara diseminasi. Terbukti, sampai dengan akhir acara, jumlah peserta hampir tidak berubah.
Acara diseminasi ini direncanakan akan kembali dilanjutkan di beberapa kota di Indonesia yang menjadi konsentrasi keberadaan wajib pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus, khususnya yang memiliki kegiatan transaksi afiliasi. Tujuan dari pelaksanannya adalah untuk membantu kesiapan wajib pajak dalam menyusun dokumen TP menuju tenggat waktu pelaporan SPT Badan bulan April mendatang.
- 685 kali dilihat