UMKM Naik Kelas dengan Program Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu

“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) antara lain dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di mana Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pendapatan bruto kurang dari Rp500 juta setahun dibebaskan dari pembayaran pajak,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti di acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran secara daring (Sabtu, 16/11).

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, menurut Nufransa merupakan insentif bagi UMKM dengan penyederhanaan perhitungan pajak dan penuruan tarif, “PP 23 ini berlaku tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, empat atau tiga tahun bagi wajib pajak badan. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk wajib pajak belajar melakukan pembukuan atau pun pencatatan,” imbuh pria yang kerap disapa Frans itu.

Pemerintah pun, ungkap Frans, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM mengeluarkan program digitalisasi layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk UMKM, edukasi pajak, saluran layanan untuk UMKM, insentif pajak ditanggung Pemerintah (DTP) untuk UMKM, dan Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu.

“Program UMKM Kemenkeu Satu merupakan kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Output dari program ini adalah program dan jumlah UMKM binaan, sementara outcome yang dihasilkan adalah UMKM Binaan siap naik kelas,” ujar Frans.

Lebih lanjut, pemilik kanal YouTube “Frans Membahas” itu mengatakan bahwa 99 persen usaha di Indonesia masuk dalam kelompok UMKM dan berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021.

Ketika masa pandemi covid-19, tutur Frans, UMKM di berbagai platform e-commerce meningkat signifikan sekitar 25,5% dari total UMKM yang sudah melakukan onboarding platform online pada tahun 2022. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab Pemerintah Indonesia berusaha mengoptimalkan jumlah UMKM yang go digital melalui program-program yang memberikan akses bagi UMKM ke pasar yang lebih luas serta untuk meringankan beban UMKM.

Turut hadir dalam acara tersebut,  Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Erna Sulistyowati sebagai keynote speaker, dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi sebagai pembicara.