Dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, KPP Pratama Denpasar Barat melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Denpasar Barat (Selasa,19/1). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menyatukan langkah dari setiap aparat pelaksana pemerintahan atau unit kerja yang ada di wilayah kerja untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.
KPP Pratama Denpasar Barat diwakili oleh Nyoman Ayu Ningsih (Kepala KPP), Mega Sundari (Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan), Yonathan Stephanus (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III), Adriyanti Nopita Sinaga (Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi), serta Astina Marni Santi Batubara (Account Representative)
Pada kesempatan ini, Kepala KPP Pratama Denpasar Barat menjelaskan kepada Camat Denpasar Barat Anak Agung Ngurah Made Wijaya dan Sekretaris Camat Ida Bagus Made Purwanasara mengenai sebaran wajib pajak, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak dan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran di wilayah Kecamatan Denpasar Barat. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan maupun pembayaran pajak di wilayah Kecamatan Denpasar Barat masih perlu ditingkatkan.
Di awal tahun ini, KPP Pratama Denpasar Barat bermaksud untuk melakukan kegiatan bersama, KPP sebagai penanggungjawab pengumpulan penerimaan pajak dan Kantor Kecamatan sebagai penanggungjawab wilayah dalam rangka meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, selain upaya-upaya lain yang telah dilakukan secara rutin seperti Konsultasi Tatap Muka, Kelas Pajak Online, Pojok Pajak, dan lainnya. Kepala KPP Pratama Denpasar Barat juga menjelaskan bahwa KPP Pratama Denpasar Barat mempunyai komitmen untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) melalui Reformasi Birokrasi dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
Camat Denpasar Barat menyambut baik kegiatan koordinasi yang dilakukan KPP Pratama Denpasar. Ngurah Made Wiyaya menyatakan bahwa saling koordinasi antara unit pemerintahan ini sangat penting karena kedua belah pihak akan berperan secara optimal dan sinergis. Sekretaris Camat Denpasar Barat menambahkan bahwa untuk meningkatkan pembayaran pajak, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan Dinas Perizinan untuk memperoleh data izin usaha yang paling mutakhir. Di akhir acara, Camat Denpasar Barat dan Sekretaris Camat menyatakan dukungan terhadap KPP Pratama Denpasar Barat menjadi kantor dengan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
- 130 kali dilihat