Temui Bendahara Desa, KP2KP Bontosunggu Tekankan PPN 11 Persen

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu melakukan kunjungan kerja ke Desa Kayuloe Barat di Kabupaten Jeneponto dalam upaya persuasif pembayaran pajak dana desa (Kamis, 6/10). Kunjungan kali ini diketuai langsung oleh Kepala KP2KP Bontosunggu Aries Harto Malik bersama stafnya untuk bertemu langsung dengan aparat desa dan berdiskusi terkait pengelolaan pajak dana desa.

Kepala Desa Rajamuddin yang sempat hadir menyambut baik atas kunjungan kerja dari piha KP2KP Bontosunggu dan menjelasakan kendala-kendala yang dialami dalam pengelolaan dana desa. Rajamuddin  mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang sedang berlangsung dan akan menjanjikan penyetoran pajak dana desa segera.

“Untuk saat ini  realisasi penyetoran pajak khusus dana desa masih rendah jika dibandingan Dana Desa yang sudah dialokasikan ke masing-masing Desa, saya juga memahami bahwa sebagian Dana Desa juga dialokasikan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi saya ke lapangan untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap memperhatikan pajak dana desanya,” ucap Aries.

Selanjutnya Aries juga mengingatkan kepada Bendahara Desa untuk mengecek kembali Aplikasi SisKuDes yang digunakan sudah tarif baru dikarenakan ada beberapa desa masih menggunakan tarif yang lama dan lupa menggantinya sedangkan untuk tarif PPN sendiri sudah menggunakan tarif 11 persen sejak 1 April 2022.

Desa yang dengan sengaja tidak mau melakukan penyetoran pajaknya berpotensi terjadi pelanggaran hukum berupa penggelapan pajak lantaran dana untuk membayarkan sudah dianggarkan dalam dana desa. Aries berharap para pengurus desa apabila mengalami kendala terkait pengelolaan pajak dana desa segera menghubungi pihaknya atau datang langsung ke lokasi KP2KP Bontosunggu.

Pihak KP2KP Bontosunggu pun berharap besar kepada Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Jeneponto untuk tetap patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya mengingat dana desa sendiri bersumber dari APBN. Pajak Dana Desa yang sudah dibayarkan akan masuk ke Kas Negara kemudian dikembalikan menjadi APBN yang ujungnya akan menjadi Dana Desa kembali.