Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kenaikan tarif PPN mulai 1 April 2022 (Selasa, 29/03).
BPKAD Kota Denpasar dalam kunjungannya kali ini diwakili oleh Yuli Parwati selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Dewi Candrawati selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan. Kunjungan ini disambut baik oleh pihak KPP Pratama Denpasar Barat yang diwakili oleh Nyoman Ayu Ningsih selaku Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dan Yonathan Stephanus selaku Kepala Seksi Pengawasan III.
Dalam kesempatan ini, pihak BPKAD Kota Denpasar dan KPP Pratama Denpasar Barat mendiskusikan tentang penerapan tarif PPN pada UU Harmonisasi Perpajakan yang mulai diberlakukan mulai April 2022. Menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada 1 April 2022. Penerapan tarif 11% ini berlaku untuk proses penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Bagi instansi pemerintah yang melakukan pemungutan PPN, mereka diwajibkan untuk menerapkan peraturan tersebut mulai 1 April 2022. Tidak hanya itu, instansi yang bersangkutan juga wajib menyampaikan laporan SPT Masa PPN setiap bulannya.
Pihak KPP Pratama Denpasar Barat pada kesempatan ini juga turut menghimbau pihak BPKAD Kota Denpasar untuk melakukan kewajibannya melakukan pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2021. Tidak hanya itu, pihak BPKAD Kota Denpasar juga diminta untuk menghimbau para pegawai yang berada di bawahnya untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2021. Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya diberikan oleh KPP Pratama Denpasar Barat kepada BPKAD kota Denpasar karena turut aktif dalam melakukan pembaharuan terkait peraturan perpajakan yang berlaku dan akan kontribusi yang telah dilaksanakan pihak BPKAD kota Denpasar dalam peranannya sebagai Bendahara Umum Daerah dalam mengamankan setoran pajak dari Anggaran Belanja Daerah.
- 12 kali dilihat