Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin menggelar acara riung pajak (tax gathering) Tahun 2022 dalam rangka memberikan apresiasi bagi Wajib Pajak Kabupaten Tanah Bumbu atas partisipasinya dalam pembayaran dan kepatuhan pajak. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Ebony Tanah Bumbu ini dihadiri oleh wajib pajak dengan pembayaran dan kepatuhan terbaik, Kepala Cabang Bank, notaris serta seluruh mitra kerja dan para wajib pajak di Kabupaten Tanah Bumbu (Rabu, 16/3).

Pada kegiatan ini, Kepala KPP Pratama Batulicin Argo Adhi Nugroho memberikan apresiasi kepada wajib pajak di Tanah Bumbu atas kerjasamanya untuk membangun negeri melalui pembayaran pajak.

Di kesempatan yang sama, juga dilaksanakan sosialisasi oleh Tim Penyuluh KPP Pratama Batulicin terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyampaian materi tersebut disambut baik oleh seluruh peserta yang hadir pada acara Tax Gathering 2022. PPS merupakan kesempatan yang diberikan kepada para wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.

Banyak manfaat yang didapat oleh wajib pajak jika mengikuti PPS, diantaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data, yaitu data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Acara diakhiri dengan sesi konsultasi langsung antara wajib pajak yang hadir dengan Account Representative masing-masing. KPP Pratama Batulicin berharap, wajib pajak dapat memanfaatkan PPS yang berlangsung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah melalui bagi hasil pajak sebagaimana ketentuan Peraturan Undang-undangan yang berlaku.