“Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,” tutur Mu’alif, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb ketika memberikan arahan dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) KPP Pratama Tanjung Redeb di Aula KPP Pratama Tarakan, Tarakan (Jumat, 31/12).
Mu'alif menandatanganani Lembar Komitmen Bersama Pencanangan ZI-WBK sebagai prosesi simbolis pencanangan ini yang kemudian diikuti oleh seluruh pegawai KPP Pratama Tanjung Redeb. Ia juga menyampaikan bahwa, adanya prosesi pembacaan deklarasi Komitmen Pencanangan ZI-WBK ini merupakan wujud bersatunya tekad, semangat, dan harapan yang terbingkai dalam semangat sinergi menuju KPP Pratama Tanjung Redeb berpredikat ZIWBK.
Sebelum prosesi pembacaan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama, seluruh pegawai KPP Pratama Tanjung Redeb mendapat pengenalan sekilas mengenai Program Menuju Predikat ZI-WBK. “Untuk mendapatkan predikat ZIWBK, terdapat lima tahapan yang harus dilalui unit kerja, setelah proses pencanangan ini, kita akan masuk ke proses pembangunan. Inilah tahapan paling krusial dari seluruh tahapan menuju predikat ZIWBK,“ ujar Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Tanjung Redeb Dennis Dunan yang berkesempatan menyampaikan pengenalan sekilas ZI-WBK kepada seluruh pegawai.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, seluruh instansi pemerintah wajib membangun predikat ZI-WBK sebagai bagian dari good governance. Beleid tersebut menyebutkan, setidaknya ada tiga sasaran hasil utama dari pembangunan predikat ZI-WBK, diantaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik
- 46 kali dilihat