Peringati Hari Pajak, DJP dan Pemkab Malang Bahas Kolaborasi SDM

Bupati Malang, H. M. Sanusi, menyampaikan aspirasi untuk mewujudkan skema bagi hasil perpajakan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ia sampaikan dalam audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III, Untung Supardi, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kabupaten Malang (Senin, 14/7).

Sanusi menyoroti pentingnya kontribusi daerah dalam penerimaan negara, namun menurutnya, porsi yang diterima pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil dapat dilaksanakan lebih adil lagi.

Menanggapi hal tersebut, Untung Supardi menyatakan bahwa aspirasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan disampaikan dan diekskalasikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.

“Memang DJPK belum ada unit perwakilan daerah, namun kami akan meneruskan dan mengupayakan agar masukan ini mendapat perhatian di tingkat pusat,” ujar Untung.

Audiensi juga membahas peluang kolaborasi antara Kanwil DJP Jawan Timur III dan Pemkab Malang dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengusulkan agar Kanwil DJP Jawa Timur III dapat menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan mengenai strategi optimalisasi PAD melalui instrumen perpajakan.

Untung menyambut baik usulan tersebut dan menjelaskan bahwa praktik terbaik di beberapa daerah dapat menjadi rujukan. Ia mencontohkan Kabupaten Situbondo yang berhasil meningkatkan pendapatan dari penyewaan lahan parkir hingga tiga kali lipat setelah dilakukan revaluasi fungsi lahan oleh tim penilai dari Kanwil DJP Jawa Timur III bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Selama ini potensi retribusi parkir teridentifikasi under value. Penyesuaian nilai berdasarkan fungsi ekonomi aktual menjadi kunci peningkatan penerimaan,” jelasnya.

Selain itu, Untung juga menegaskan Kanwil DJP Jawa Timur III membuka diri terhadap segala bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk pelatihan, asistensi penilaian, dan pendampingan teknis dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.