Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mendukung penuh program Business Development Service (BDS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Riau. Karena, memberikan manfaat positif bagi dunia usaha memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut diungkapkan Sekdakab Siak, H. T. S. Hamzah saat membuka kegiatan Business Development Services (BDS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2019, di Gedung Tengku Mahratu Kota Siak (Rabu, 11/12).
Lebih Lanjut Sekdakab menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan para pelaku UMKM, melalui kebijakan mengelompokkan UMKM bersama dengan koperasi di bawah satu Kementerian Koperasi dan UKM.
Perhatian khusus tersebut tidak lain sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah, karena setidaknya mampu berkontribusi langsung dalam tiga peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil.
“Tiga peran di atas kita harapkan di antaranya dapat membantu masyarakat agar dapat keluar dari jurang kemiskinan, karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, karena wilayah sebarannya berada pada berbagai lokasi dan tempat serta memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa," ucap Sekdakab.
Karena itu, Hamzah berpesan bahwa Pemkab Siak, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyambut baik program BDS yang diinisiasi Kanwil DJP Riau, KPP Pratama Pangkalan Kerinci, dan KP2KP Siak Sri Indrapura karena dinilai memberikan manfaat positif bagi usaha memajukan UMKM.
“Program ini perlu kita dukung bersama karena dilaksanakan untuk membantu memperbaiki pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Siak. Kita berharap program DBS ini dapat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil, maupun yang kecil meningkat menjadi menengah, hingga membantu memperluas akses permodalan UMKM,” kata Sekdakab.
Kepala Kanwil DJP Wilayah Riau, Edward Hamonangan Sianipar mengatakan bahwa program BDS atau pengembangan bisnis bersama, hadir untuk mendorong produktifitas para Petani Sawit. “Berdasarkan data yang diterimanya dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Riau, untuk perkebunan penambahan jumlah nasabah mencapai lebih 100 ribu orang sehingga perlu dorongan dalam mempermudah akses dan fasilitas bagi para petani ini.”
Lebih lanjut lagi, Edward juga menyampaikan, "Penambahan jumlah nasabah ini disiapkan untuk menampung dana program replanting yang akan disiapkan BPDPKS, melalui proposal yang diajukan oleh kelompok tani. Sesuai aturannya, dana tersebut akan langsung di transfer kerekening bapak dan ibu," katanya.
Ia juga berharap setelah pemerintah pusat mengucurkan dana tersebut pihaknya akan melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan mengembangkan pola untuk penyuluh pembinaan agar kualitas perkebunan kelapa sawit akan semakin baik.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir para undangan yaitu Sekda Kab. Siak, Ketua DPRD Kab. Siak, Asisten III Kab. Siak, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi, Direktur PT. Permodalan Siak, serta para camat di Kab. Siak dan satu orang penghulu. Turut hadir para narasumber dari Tim Kanwil Riau Ditjen Perbendaharaan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia serta dari Tim Bank BRI Riau.
- 106 kali dilihat