
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo kembali berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam acara yang dikawal oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Boalemo. Sosialisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemerintah desa tentang pengelolaan pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta berlangsung di Hotel Amaris, Kota Gorontalo (Rabu, 20/12).
Bertajuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa melalui Coaching Clinic Penginputan APBDes Tahun 2024, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemerintah desa tentang penginputan APBDes yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak desa sebagai sumber pendapatan desa. Kegiatan ini merupakan kegiatan kedua yang sebelumnya telah dilaksanakan pada hari Minggu (17/12) lalu.
Kegiatan ini menghadirkan Penyuluh Pajak Dinan Fatharani Shafiyyah dan Pelaksana Fadliyah Alfiyah Lil Umam Kau sebagai pemateri. Mereka berdua memaparkan materi tentang pengelolaan pajak APBDes meliputi hal-hal seperti sumber pendapatan desa, kewajiban perpajakan desa, mekanisme pemotongan dan penyetoran pajak, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pajak.
Kepala KPP Pratama Gorontalo Suyono turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara KPP Pratama Gorontalo dan Dinsos PMD Kabupaten Boalemo.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa, karena pajak desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ucap Suyono. Lalu Suyono juga mengimbau pemerintah desa untuk sege\ra memenuhi kewajiban perpajakan dan memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh KPP Pratama Gorontalo.
Di sisi lain, Kepala Dinsos PMD Kabupaten Boalemo Monru Mopangga mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan ini.
"APBDes merupakan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus disusun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, atas dasar itulah kita harus perhatikan kegiatan ini sebagai langkah penting," ujar Monru.
Pewarta: Fahmi Ardian |
Kontributor Foto: Fadliyah Alfiyah Lil Umam Kau |
Editor: Syafa'at Sidiq Ramadhan |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 8 kali dilihat