Kanwil DJP Jawa Barat III yang berlokasi di Kota Bogor menjadi tuan rumah dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) (Jumat, 6/2). Kedatangan wakil rakyat ini dilakukan untuk mengupas lebih dalam kondisi Penerimaan Pendapatan Negara dan Daerah di Provinsi Jawa Barat,  khususnya di Wilayah Bogor.

Kunjungan kerja ini diikuti oleh sebanyak 18 anggota komisi XI yang dipimpin oleh wakil ketua komisi XI Umar Uskara dengan dihadiri pula oleh Walikota Bogor, pimpinan DPRD Kota Bogor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, dan perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe Madya Pabean A Bogor.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai 6 Gedung Kanwil DJP Jawa Barat III dengan tetap menjalankan  protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Sebelumnya panitia telah memastikan bahwa seluruh tamu undangan yang hadir dalam kondisi sehat dan tidak terpapar Covid-19 dengan  menunjukkan surat keterangan uji tes PCR atau surat keterangan uji cepat Antigen. Bagi yang tidak membawa surat tersebut, panitia juga telah memfasilitasi untuk dilakukan uji cepat Antigen di lokasi acara.

Acara dibuka dengan sambutan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang memaparkan postur APBD Kota Bogor. “Melihat di keadaan pandemi ini kita telah  mengambil beberapa langkah, berkoordinasi dengan stakeholders untuk menjemput peluang, menggenjot penerimaan dan mengatur agar APBD ini efektif dan efisien,” ungkap Bima Arya dalam sambutannya. “Pada intinya pemerintah tidak bisa sendiri, kami perlu di-backup oleh semua terutama rekan-rekan DPR untuk mengkritisi langkah cepat dan aman,juga sumber daerah  mana saja supaya bisa dipetakan untuk menjadi income generation yang betul betul bisa diakselerasikan untuk semua dengan cara yang sesuai aturan,” lanjut Bima Arya setelah menjelaskan kondisi Keuangan Daerah Kota Bogor.

Selanjutnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menginginkan jajaran Pemerintah Kota Bogor tetap optimis dan mampu meningkatkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Dalam kesempatannya di hadapan Komisi XI DPRRI  Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Catur Rini menyampaikan dan menjelaskan tentang kondisi target dan  realisasi penerimaan pajak, sinergitas antara Pemeritah Provinsi Jawa Barat dengan DJP dalam mendukung penerimaan pajak, strategi serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam  pelaksanaan dan pencapaian target Penerimaan Negara melalui pajak.

“Saya kira perlu ada effort lebih oleh tenaga-tenaga pajak,  tetapi melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun, tentu kita tidak ingin memaksakan masyarakat. Jangan sampai dengan adanya target pajak yang telah ditetapkan, malah terkesan melakukan pemaksaan kepada masyarakat,” tanggap Amir.

Setelah pemimpin rapat menutup diskusi, Catur Rini juga menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Catur memohon agar para garda terdepan penerimaan  Negara ini mendapat prioritas untuk mendapat vaksin Covid-19.

“Saya kira ini usulan yang baru kita dengar, ini usulan yang bagus Bu.. akan kami koordinasikan dengan pusat,” tanggap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. (fdf)