Pajak Mukomuko Sambangi Disparpora Kabupaten Mukomuko Terkait Data ILAP

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mukomuko melaksanakan kunjungan ke Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mukomuko yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu (Kamis, 6/3). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait permohonan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

Permohonan data ILAP merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko terkait dengan optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah di Kabupaten Mukomuko. Dalam kunjungan tersebut, KP2KP Mukomuko diwakili oleh Tomi Wiranto selaku Kepala KP2KP Mukomuko dan Ridwan Mutafaq Amin selaku pelaksana KP2KP Mukomuko.

Kedatangan tim KP2KP Mukomuko diterima langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Kabupaten Mukomuko, Yulia Reni. Yulia menyampaikan bahwa mayoritas pelaku usaha pariwisata di Mukomuko merupakan Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan industri rumahan.

“Banyak pelaku usaha di sini takut untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) karena ada kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka takut akan dikenakan pajak yang besar,” ungkap Yulia menjelaskan permasalahan yang ada.

Menanggapi hal tersebut, Tomi selaku Kepala KP2KP Mukomuko menjelaskan bahwa UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. “Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, UMKM yang omzetnya belum melebihi angka tersebut tidak perlu membayar PPh Final yang tarifnya 0,5%,” jelas Tomi.

Pada penutup pertemuan, Tomi mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh Disparpora Kabupaten Mukomuko. Ia berharap kerja sama ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara di Kabupaten Mukomuko.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.