Pajak Klaten Blokir Masal Rekening Penunggak Pajak

Dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II melaksanakan blokir rekening serentak penunggak pajak. Aksi ini dilakukan dengan mengajukan permintaan blokir rekening wajib pajak dan penanggung pajak kepada 21 kantor pusat Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sektor Perbankan di wilayah Jakarta dan Tangerang (Selasa, 2/7).

Dari total sebanyak 157 rekening wajib pajak yang diblokir dengan total tunggakan sebesar Rp95.606.267.096, Pajak Klaten mengajukan blokir saldo sebesar Rp1.400.521.929. 

Proses pemblokiran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. "Kami berharap dengan adanya pemblokiran ini, para penunggak pajak dapat segera melunasi kewajiban mereka sehingga pencairan piutang pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien," ujar Kepala KPP Pratama Klaten.

Aksi blokir ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penagihan aktif yang telah dilakukan sebelumnya oleh DJP. Para penunggak pajak yang tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban mereka kini harus menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Pemblokiran rekening dilakukan sebagai langkah untuk menekan para penunggak agar segera melunasi tunggakan mereka.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan peraturan dan memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dengan adanya tindakan seperti ini, diharapkan akan tercipta iklim kepatuhan pajak yang lebih baik di masa mendatang.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.