Lewat Radio, KPP Natar Beri Edukasi Perpajakan Dana Desa

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung dan Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar Lampung menyelenggarakan talkshow yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait Perpajakan Dana Desa bertempat di Stasiun RRI Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung (Selasa, 13/8). Acara yang berlangsung selama 60 menit ini menampilkan penyuluhan perpajakan yang disampaikan oleh narasumber dari KPPN Bandar Lampung dan KPP Pratama Natar.

Talkshow ini mengangkat topik tentang hak dan kewajiban Dana Desa, dengan fokus pada pengelolaan dan mekanisme penyaluran dana desa. Narasumber dalam acara ini adalah Irfan Syofiaan dan Frans Ferdianto dari KPP Pratama Natar, bersama dengan Tim KPPN Bandar Lampung. Narasumber menjelaskan berbagai aspek terkait Dana Desa dan kewajiban perpajakan pemerintah desa.

Acara ini disiarkan langsung melalui Radio RRI Bandar Lampung dengan tujuan menjangkau pendengar di seluruh wilayah yang menjadi sasaran penyuluhan. Tujuan utama dari talkshow ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana Dana Desa dikelola dan apa saja hak serta kewajiban pemerintah desa, terutama terkait perpajakan.

Acara ini dilaksanakan dengan format talkshow bergaya semi-formal, di mana para narasumber memberikan penjelasan mendetail mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa, prioritas penggunaannya, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Diskusi juga mencakup detail tentang sanksi administratif dan pidana yang mungkin diterima jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.

"Pajak Dana Desa ini apabila dimanfaatkan dengan baik dapat menambah kesejahteraan desa-desa," ujar Frans dalam penyampaian materi Pajak Dana Desa.

'Penyuluhan ini memberikan wawasan berharga mengenai pengelolaan Dana Desa yang efektif dan transparan serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk memastikan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan, tutup Jauhari Kepala KPPN Bandar Lampung.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.