KPU Natuna Kunjungi KP2KP Ranai Bahas Syarat Perpajakan Pilkada

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ranai menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna di lingkungan kantor yang bertempat di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau (Senin, 5/8).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala KP2KP Ihsanul Zikri menyambut kehadiran Ketua KPU Ranai Kusnaidi bersama jajaran. Kehadiran tim dari KPU Natuna ditujukan untuk berkonsultasi seputar persyaratan perpajakan yang harus dipenuhi calon kepala daerah saat pendaftaran pada 27 s.d. 29 Agustus 2024 mendatang.

Kusnaidi menyampaikan bahwa masing-masing bakal calon diwajibkan untuk menyampaikan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti penerimaan elektronik Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan selama 5 tahun terakhir, serta surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Mengutip Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Bakal Calon Kepala Daerah, Zikri mengungkapkan, “Pemberian layanan oleh KPP seputar pemenuhan persyaratan tersebut didasarkan pada permohonan dari bakalan calon kepala daerah.”

“Bakal calon juga menyampaikan secara tertulis permohonan pembuatan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak kepada Kepala KPP tempat terdaftar,” lanjut Zikri.

“Surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan tersebut diterima oleh KPP,” tambahnya.

Sehubungan dengan akan dilangsungkan Pilkada, Zikri menyampaikan bahwa KPU Ranai dapat terus berkoordinasi dengan kantor pajak agar pemberian layanan bagi bakal calon kepala daerah dapat diberikan secara efektif.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.