KPP Tanjung Pinang Berdayakan UMKM Lewat Edukasi Perpajakan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang memberikan edukasi hak dan kewajiban perpajakan kepada Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang (Selasa, 18/10).

Edukasi dilangsungkan dalam acara Kick off Pemberdayaan dan Showcase UMKM yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kepulauan Riau di Aula Gedung Kanwil DJPb Kepulauan Riau yang bertempat di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

“UMKM di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang mumpuni mengingat kondisi geografis yang ada sehingga bahkan berpotensi untuk mendukung ekspor. Oleh karena itu, dibutuhkan program sinergi yang melibatkan berbagai pihak untuk dapat mendukung UMKM dalam membangun negeri,” tutur Kepala Kanwil DJPb Kepulauan Riau Indra Soeparjanto pada sambutannya.

Dengan mengangkat tema “Sinergi Mendorong UMKM Bangkit dan Maju”, kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari berbagai instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, perbankan, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha UMKM.

Dalam sesi penyampaian materi dan diskusi, Ketua Tim Penyuluh KPP Pratama Tanjung Pinang Syukrunaddawami menyampaikan sosialisasi bertemakan “Kewajiban Perpajakan UMKM”  yang secara runtut terdiri dari kewajiban mendaftarkan diri, menghitung kewajiban perpajakan, membayarkan kewajiban perpajakan tersebut, dan melaporkannya secara tahunan.

Tidak hanya menegaskan kewajiban, Syukrunaddawami turut menyampaikan hak perpajakan khusus yang diberikan kepada pelaku UMKM berupa tarif pajak 0,5% (setengah persen) dan batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi pelaku UMKM orang pribadi sebesar Rp500 juta (lima ratus juta rupiah).

Untuk semakin membangun kerja sama yang erat dengan para pelaku UMKM, diadakan pula pameran (showcase) UMKM di depan ruang aula yang menyajikan hasil produksi dari berbagai pelaku UMKM yang hadir. Melalui kegiatan yang sinergis ini, diharapkan UMKM dapat semakin maju membangun negeri dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya instansi di lingkungan Kementerian Keuangan.