Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati turut serta membuka layanan perpajakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati yang berlokasi di Jalan Raya Pati - Kudus KM 4, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati (Rabu, 16/12). Acara peresmian Mal Pelayanan Publik pun dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo dan Sarwa Pramana selaku Asisten I Sekda Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Gubernur Jawa Tengah.
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati sendiri terdiri dari 22 (dua puluh dua) gerai dengan total jumlah pelayanan mencapai 305 pelayanan perizinan dan non perizinan, termasuk pelayanan perpajakan. Untuk pelayanan perpajakan yang bisa didapatkan di Mal Pelayanan Publik ini diantaranya pendaftaran NPWP, cetak ulang kartu NPWP, pembuatan Kode billing pembayaran pajak, konsultasi KSWP, konsultasi perpajakan, dan asistensi layanan mandiri.
Selain itu, terdapat pula 13 (tiga belas) perangkat daerah yang bergabung yaitu DPMPTSP, BPPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata, Disdukcapil, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Koperasi dan UMKM, dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan instansi vertikal yang tergabung dalam MPP ini ada 9 (Sembilan) adalah Kejaksaan Negeri, Polres, Kantor Imigrasi, Kementerian Agama, Kantor Pos, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, KPP Pratama, dan Bank Jateng.
Dengan slogan cepat, mudah, dan transparan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati berkomitmen untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan persaingan global dalam memberikan kemudahan berusahadi Indonesia.
Dalam sambutannya Bupati Pati mengatakan bahwa meskipun pandemi covid-19 melanda, namun Kabupaten Pati tetap berkomitmen mewujudkan misi Bupati yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, salah satu langkah yang ditempuh adalah mendirikan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati. “Melalui Mal Pelayanan Publik ini paling tidak sebagai langkah progresif dalam menjawab kebutuhan publik akan kemudahan pelayanan sekaligus sebagai jawaban atas anggapan masyarakat bahwa prosedur pelayanan public selama ini memakan waktu lama dan berbelit-belit. Walaupan sebenarnya kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Pati Haryanto.
Jika sebelumnya saat mengurus perizinan masyarakat harus mendatangi satu persatu tempat pelayanan yang tentu saja memakan banyak waktu dan tenaga, maka ke depan hal itu tidak akan terjadi lagi, “saya optimis dengan adanya MPP iniakan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dalam pelayanan public,” lanjut Haryanto.
Setiap peyanan masing-masing instansi telah terintegrasi sehingga akan meminimalisir ego sektoral yang sering kali menjadi hambatan klasik dalam kemajuan.seluruh OPD dan Instansi yang tergabung dapat lebih fokus berkolaborasi dan bersinergi karena memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik juga semakin terjamin, karena layanan MPP telah memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, dan ditambah lagi dengan fasilitas penunjang yang telah disiapkan.
Sebelum peresmian telah dilakukan masa uji coba dan Selama masa uji coba semua komponen berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. MPP ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti fasilitas perbankan, layanan mandiri, perpustakaan, ruang menyusui dan ruang bermain anak.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengapresiasi usaha Pemerintah Kabupaten Pati dalam memperjuangkan peresmian MPP Pati di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. "Saya berharap agar MPP Pati ini bisa terus membangun koordinasi dengan pemerintah Jawa Tengah atau pun instansi lain, agar jumlah layanan yang tergabung ini semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Tjahjo Kumolo juga mengimbau agar MPP ini bukan hanya sekedar secara formalitas didirikan tetapi juga harus ada monitoring dari semua perangkat pemerintah Kabupaten Pati terhadap kinerja MPP Pati. "Tujuannya kemudian agar dapat selalu menjaga stabilitas dan kinerja MPP Pati," pungkas Tjahjo Kumolo.
- 696 kali dilihat