KP2KP Banjar Sosialisasikan Kewajiban Pajak Pengelola Keuangan Provinsi Jabar

Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) Banjar Slamet Rijadi Sugiharto hadir sebagai narasumber dalam rapat persiapan awal tahun anggaran 2023 dan rekonsiliasi belanja triwulan keempat tahun anggaran 2022 yang diadakan oleh  Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat di hotel Arnawa, Kabupaten Pangandaran (Kamis, 9/2).

Kegiatan rapat secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Tulus Arifan. “Masalah pemotongan/pemungutan pajak harus menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai ada kesalahan atau kekurangan pajak yang disetor dan berujung pada timbulnya kerugian negara,”’ ujar Tulus.

Menurut Tulus, salah satu yang menjadi target peningkatan kapasitas sumber daya pengelola keuangan adalah mampu melaksanakan kewajiban perpajakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Setda secara benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Untuk itu Setda Provinsi Jawa Barat berkirim surat kepada KPP Pratama  Bandung Cibeunying terkait permohonan narasumber kegiatan ini. Karena di saat yang bersamaan terdapat kegiatan rekonsiliasi pajak antara 37 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pajak Bandung Cibeunying di Karawang, akhirnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kantor Pajak Banjar.

Kepala KP2KP Banjar Slamet Rijadi Sugiharto mendapat giliran pertama menyampaikan materi edukasi kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah.

Slamet  menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 59 tahun 2022 dan ringkasan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah perjenis pajak. Slamet menerangkan beberapa perubahan peraturan mendasar yang terdapat dalam PMK 59 jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, antara lain mengenai perubahan tarif, tata cara penyetoran, dan pelaporan.

Selanjutnya pelaksana KP2KP Banjar Fachri Ardian Zamzami mempraktikkan secara langsung aplikasi e-bupot Instansi Pemerintah di hadapan seluruh peserta.

Slamet berharap, dengan praktik aplikasi e bupot secara langsung dan penjelasan informasi ringkas kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan, khususnya di lingkungkan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat.