Kolaborasi bersama Pemprov Papua Pegunungan, Kanwil DJP Papabrama Dorong Sinergi Pusat-Daerah

Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya (Rabu, 9/7).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Raden Ariyo Bisawarno; Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Renni; serta Kepala KPP Pratama Wamena, Gianto Utama. Delegasi Kanwil DJP Papabrama diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan beserta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama strategis melalui skema perjanjian kerja sama optimalisasi pendapatan pusat dan daerah (PKS OP4D). Kerja sama ini mendorong penguatan sinergi antarsektor dalam rangka peningkatan penerimaan, baik dari sisi pajak daerah maupun pajak pusat.

“Sinergi antara DJP dan pemerintah daerah merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara dan daerah secara bersamaan. Lewat kerja sama OP4D ini, kita bisa berbagi data, menggali potensi, dan memperkuat pengawasan bersama,” ujar Ariyo.

Selain itu, dibahas pula mengenai pentingnya pengumpulan dan pemanfaatan data informasi lain yang bersumber dari pihak ketiga (ILAP) secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Data ILAP merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang pengawasan dan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat, baik untuk kepentingan pusat maupun daerah.

Kepala BPKAD Papua Pegunungan mengapresiasi rencana kerja sama tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung penguatan tata kelola pajak melalui integrasi data dan sistem yang lebih terbuka dan kolaboratif.

Sementara itu, Renni, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat edukasi perpajakan kepada OPD dan pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan, termasuk dalam penggunaan aplikasi perpajakan digital dan layanan konsultasi perpajakan di wilayah 3T.

Audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun jembatan koordinasi antara otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.