Kemenkeu Satu Jawa Barat Sampaikan Kinerja APBN Januari 2023

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat menggelar Rapat Komite Aset Liability Committee (ALCo) Regional periode Januari 2023 di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika Nomor 114 Bandung (Selasa, 28/2). Direktur Bea dan Cukai Askolani yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi antar komponen adalah hal yang penting, tidak hanya internal Kemenkeu saja, tetapi juga dengan pihak eksternal.

“Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga pemerintah daerah dapat berkontribusi sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan masukan dan solusi atas berbagai permasalahan untuk pembangunan di wilayah masing-masing,” ujar Askolani dalam sambutan.

Lebih lanjut, Askolani menyebutkan bahwa ALCo Regional berfokus untuk membantu perekonomian, tidak hanya untuk wilayah provinsi saja, namun sampai dengan kabupaten atau kota di Jawa Barat “Oleh karena itu, diharapkan adanya masukan dari seluruh pihak agar dapat terjadinya pertukaran informasi dan memiliki kesimpulan dalam menentukan kebijakan perekonomian di Jawa Barat,” ungkap Askolani.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat, saat ini dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 menumbuhkan optimisme normalnya ekonomi masyarakat di Jawa Barat.

“Dilihat dari sisi neraca perdagangan pada regional Jawa Barat selama tahun 2022 ini mencatatkan surplus USD 2,01 miliar. Kemudian dari sisi kebijakan fiskal di awal tahun 2023 menunjukkan optimisme bagi pemulihan ekonomi di Jawa Barat, baik dari sisi penerimaan maupun belanja,” jelas Heru.

Kinerja fiskal dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan Januari 2023 regional Jawa Barat masih menunjukkan tren yang positif. Dari sisi pendapatan dan hibah dari target Rp152,45 triliun, telah terealisasi sebesar Rp13,93 triliun atau mencapai 9,1% dengan pertumbuhan 22,3% dari periode yang sama tahun lalu (yoy).

“Penerimaan pajak tercapai 10,2% dengan pertumbuhan 36,3%, kemudian kepabeanan dan cukai mencapai 7% dengan pertumbuhan -10,2%, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari target Rp4,6 triliun sudah terealisasi Rp292,3 miliar atau tercapai 6,3% dengan pertumbuhan 28,5%” ungkap Heru dalam paparannya.

Dari sisi belanja, komponen belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp5,45 triliun atau 5,49%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian ini mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi 11,1%.

“Hal ini dimungkinkan dari beberapa kebijakan di tahun 2022 yang berkaitan dengan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan juga relaksasi belanja dalam rangka penananganan Covid-19, sedangkan di tahun 2023 sudah tidak ada lagi sehingga mengalami pola yang berbeda,” ujar Heru.

Meskipun begitu, Kinerja APBN Jawa Barat Januari 2023 menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan tetap mewaspadai risiko global yang berdampak terhadap perekonomian regional, sehingga APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas, di antaranya kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial.