Kantor Wilayah DJP Aceh bersama Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh, Kantor Wilayah DJPB Aceh, dan Kantor Wilayah DJKN Aceh selaku Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan media gathering dan press release bertempat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh (Senin, 19/10).
Kegiatan dengan tema "Kinerja APBN sampai dengan Triwulan III Tahun 2020" ini diikuti oleh awak media di wilayah Provinsi Aceh. Dengan narasumber Kepala Kanwil BC Aceh Safuadi selaku Kepala Perwakilan Kementerian, Kepala Kanwil DJP Aceh Tarmizi, Kepala Kanwil DJPB Aceh Syariadi, dan Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah.
Keterangan pers disampaikan oleh Kepala Perwakilan dengan paparan kinerja APBN secara keseluruhan, disampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, di mana APBN merupakan pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam rangka memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekomonian.
Sampai dengan triwulan III capaiaan penerimaan pajak sebesar Rp2,58 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp4,57 miliar dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp6,95 miliar. Dari sisi lain struktur APBN, belanja negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di daerah. Realisasi belanja kementrian negara/lembaga di Provinsi Aceh mencapai Rp8,53 triliun dari pagu sebesar Rp13,05 triliun.
Selain pembahasan tentang kinerja APBN dijelaskan pula mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Provinsi Aceh. Program insentif pajak, program fasilitas kepabeanan dan reclustering anggaran PEN.
Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong pemenuhan target penerimaan, percepatan pencairan belanja dan percepatan penyalurannya untuk melindungi masyarakat dan mengakselerasi pemulihan perekonomian dan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik atau good governance.
- 22 kali dilihat