Bersama Staf Ahli Menteri Keuangan Robert Leonard Marbun dan Sudarto, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo mempimpin rapat Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Sinergi di Wilayah Kalimantan Tahun 2019 di Aula Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, Pontianak (Jumat,11/10).
Peserta Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Sinergi di Wilayah Kalimantan Tahun 2019 terdiri dari Chief Change Management Officer, Perwakilan Dit. Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA dan KND, Kakanwil DJP Kalimantan Barat, Kakanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kakanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, dan Kakanwil DJP Jakarta Barat.
Maksud pelaksanaan rapat kerja ini untuk membangun sinergi antar Direktorat di bawah Kementerian Keuangan agar dapat melaksanakan Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kapabeanan dan Cukai TA 2019.
Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar membuka Rapat Kerja dengan memaparkan realisasi Penerimaan Pajak di Wilayah Kalimantan Barat. Farid menyebutkan bahwa target Penerimaan Pajak di Wilayah Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya.
"Target Penerimaan Pajak di Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2019 mengalami peningkatan 6,48% dari Target Tahun 2018 dengan jumlah sebesar 7,8T sebelumnya 7,29T," paparnya.
Farid juga menyebutkan terdapat 4 KPP yang menjadi andalan di Wilayah Kalimantan Barat karena memiliki capaian tertinggi per September 2019, yang mana dua di antaranya melebihi rata-rata capaian nasional yaitu lebih dari 55,7%. 4 KPP tersebut ialah KPP Pontianak Barat, KPP Pontianak Timur, KPP Singkawang, dan KPP Ketapang.
“Untuk extra effort kami menduduki peringkat dua," sambung Farid.
"Penerimaan kita kawal bersama. Kami ini melakukan roadshow dengan mengemban tugas on top. Penerimaan Negara dilakukan secara sistematis, mekanisme harus bagus. Sehingga kita kuat, penerimaan juga kuat," ucap Mardiasmo menanggapi.
"Kita bekerja secara tegas dan optimal sehingga sinergi antara pajak dan bea cukai serta DJA ini bisa berjalan," tambah Mardiasmo.
- 109 kali dilihat