Hadiri Undangan KPPN, Pajak Mukomuko Jelaskan Aspek Perpajakan Bendaharawan

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mukomuko menghadiri undangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko dalam rangka menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan persiapan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024. Adapun acara dilaksanakan di Aula KPPN Mukomuko, Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu (18/1).

Adapun, acara FGD pengelolaan BLUD dan persiapan penyaluran TKD tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh KPPN Mukomuko dihadiri oleh beberapa pihak dari Pemda Kabupaten Mukomuko dan pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antara lain: Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Abdiyanto, Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya, Kepala Dinas Kesehatan Mukomuko Bustam Bustomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jodi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penelitian Pengembangan Daerah (Litbangda) Gianto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Mukomuko Dwi Yogo Supriyanto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA II) Kanwil DJPb Bengkulu Sunaryo, Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko Wahyu Budiarso, Kepala KP2KP Mukomuko, serta beberapa pejabat lainnya dilingkungan Kabupaten Mukomuko.

Kegiatan dibuka dengan pemaparan mengenai konsep BLUD dan evaluasi dan rencana penyaluran TKD tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko oleh pihak Kanwil DJPb Bengkulu, kemudian dilanjutkan oleh BPS Kabupaten Mukomuko yang menjelaskan mengenai indikator pemicu inflasi beserta perhitungan inflasi di tahun 2023. Pihak dari KP2KP Mukomuko sendiri melakukan paparan mengenai aspek perpajakan di Kabupaten Mukomuko mulai dari penerimaan pajak dari Kabupaten Mukomuko tahun 2023, sektor penentu penerimaan pajak, aspek perpajakan bendaharawan, serta evaluasi penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa. “Sektor pemerintahan merupakan sektor penerimaan pajak terbesar keempat di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2023, untuk itu Kami meminta bantuan dari pihak Kabupaten Mukomuko untuk melakukan optimalisasi perpajakan dari sektor pemerintahan”, ujar Tomi Selaku Kepala KP2KP Mukomuko.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Pihak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan TKD dan rencana untuk menjadikan 7 dari 17 Puskesmas agar dinaikan statusnya menjadi BLUD. Bentuk BLUD bagi entitas kesehatan dirasa lebih fleksibel lagi dalam pelaksanakan kewajiban keuangan dan memotong jalur birokrasi, sehingga bentuk BLUD itu sendiri akan bermanfaat lebih baik bagi masyarakat.

Pada penutup pertemuan, Kepala Kanwil DJPb menjelaskan bahwa akan melakukan asistensi pengelolaan BLUD dan memberikan pelatihan bagi para bendaharawan Pemerintah Daerah (Pemda) Mukomuko agar penggunaan anggaran dapat tepat guna. Di lain kesempatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Mukomuko meminta agar Kanwil DJPb Bengkulu memperbanyak program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan pengusaha Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terutama dalam mendukung aspek permodalan dan asistensi pembukuan serta pelaporan pajak.  Acara kemudian ditutup dengan foto bersama atas semua peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.