DJP Situbondo Perkuat Transparansi dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Pajak

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kebijakan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo menggelar Public Hearing di Kabupaten Situbondo (Kamis, 20/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan perpajakan sesuai dengan prinsip good governance dalam administrasi perpajakan.

Public hearing ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kabupaten Situbondo, Ketua Tax Center Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Sekretariat Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo, serta perwakilan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Situbondo. Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan semangat inklusivitas dalam optimalisasi penerimaan pajak. 

Kepala KPP Pratama Situbondo, Bangun Nur Cahya Kurniawan, mengungkapkan target penerimaan pajak yang menjadi misi besar KPP Pratama Situbondo. Sebagai unit pelaksana DJP, KPP Pratama Situbondo berhasil merealisasikan target penerimaan pajak selama dua tahun berturut-turut, dengan capaian sebesar Rp390,4 miliar pada 2023 dan Rp 493,1 miliar pada 2024.

Bangun menekankan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada DJP sebagai institusi pemungut pajak, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat luas. "Sebagai institusi yang mengemban penerimaan pajak diperlukan dukungan dari pihak lain dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak," ujarnya. 

Kegiatan Public Hearing KPP Pratama Situbondo mendapat apresiasi dari perwakilan wajib pajak maupun pemangku kepentingan. Salah satu perwakilan IPPAT, Teguh Wicaksono, menyampaikan bahwa public hearing ini memberikan perspektif baru mengenai keterbukaan administrasi perpajakan.

"Sebelumnya, saya mengira kantor pajak cenderung tertutup dan kurang responsif terhadap masukan dari masyarakat. Namun, setelah mengikuti diskusi ini, saya melihat adanya komitmen KPP Pratama Situbondo dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif," ujarnya.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.