Kanwil DJP Jawa Barat I melaksanakan audiensi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat di kantor Satpol PP Jalan Banda No. 28 Bandung (Rabu, 3/2). Agenda audiensi utamanya adalah silaturahmi dan membangun sinergi dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Sintayawati Wisnigraha dan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Feni Yusnita mewakili Kanwil DJP Jawa Barat I  ditemui langsung oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi dan stafnya.

Mengawali perbincangan Ade mengungkapkan,“Sebagai Kepala Satpol PP,  satu misi yang akan kami  fokuskan ialah untuk menghapus stigma negatif Satpol PP di mata masyarakat. Kami  tidak mau lagi masyarakat merasa ketakutan dan seperti hendak diberi sanksi kalau ada Satpol PP. Jadi gembira sekali berkesempatan bertemu dan silaturahmi dengan jajaran kanwil DJP Jawa Barat I. Momen yang baik untuk saling mengenal tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus menjajagi sinergi dan kerjasama apa yang bisa dijalankan bersama. Kami siap mendukung program DJP untuk mengajak masyarakat tertib bayar pajak  dan lapor SPT.”

Menurut Ade, Satpol PP mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat. Saat ini Satpol PP berperan besar sebagai salah satu garda terdepan di lapangan dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 maupun penanganan bencana, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Pesan penting yang disampaikan tim kanwil DJP Jawa Barat I, saat ini seluruh elemen pemerintah baik pusat maupun daerah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan pandemi Covid-19 dan bencana lainnya yang akhir-akhir ini  banyak terjadi. Negara kita membutuhkan dana yang memadai untuk mengatasi dampak pandemi maupun bencana tersebut. "Sumber dana diperoleh dari APBN yang kontribusi terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Maka dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sadar pajak demi keberlangsungan negara yang aman, sehat dan sejahtera," pungkas Sintayawati. (SW)