Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II beserta seluruh kantor vertikal di bawahnya, melakukan kegiatan Tax Gathering di Harris Convention Hall, Bekasi (Kamis, 12/12). Acara ini dihadiri oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, serta beberapa pejabat di jajaran DJP. Selain itu, sebanyak 300 Wajib Pajak (WP) diundang dalam Kegiatan Tax Gathering kali ini. WP tersebut merupakan perwakilan dari WP yang terdaftar dan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak di KPP yang ada di wilayah kerja Kanwil DJP Jabar II.
Kegiatan Tax Gathering ini bertujuan untuk bersama-sama berkomitmen menyukseskan dan merealisasi penerimaan pajak tahun 2019 serta menjaga silaturahmi dan kemitraan wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di wilayah DJP Jawa Barat II. Oleh karena itu, Kanwil DJP Jawa Barat II memandang kegiatan Tax Gathering kali ini penting dan strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan formal wajib pajak yang berada di wilayah kerja Jabar II, mengingat kondisi untuk kedua parameter tersebut saat ini untuk Kanwil DJP Jawa Barat II masih belum seperti yang diharapkan.
Adapun KPP yang ada di wilayah DJP Jabar II meliputi, KPP Madya Bekasi, KPP Pratama Cikarang Selatan, KPP Pratama Cikarang Utara, KPP Pratama Cibitung, KPP Pratama Karawang Selatan, KPP Pratama Karawang Utara, KPP Pratama Subang, KPP Pratama Cirebon satu dan KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Indramayu, serta KPP Pratama Kuningan.
Kegiatan Tax Gathering ini juga diisi dengan penyampaian materi oleh Yustinus Prastowo sebagai Akademisi dan Praktisi Perpajakan Indonesia dengan menyoroti “Optimisme Pencapaian Penerimaan Pajak 2019 dan Prospek Penerimaan Pajak 2020“.
Kanwil DJP Jawa Barat II berharap kegiatan Tax Gathering ini dapat menjadi momentum strategis bagi DJP dan para pemangku kepentingan untuk mempertahankan dan melanjutkan serta meningkatkan komunikasi dan silahturahmi serta sinergi kolaborasi dalam mengemban amanat mulia mengisi pundi-pundi anggaran pembangunan dari sektor perpajakan.
- 111 kali dilihat